Dandim: Jika Terbukti Kami Akan Laporkan !!   

ARGA MAKMUR RU - Polemik data partai politik (parpol) yang sempat mencatut KTP-el salah satu anggota TNI di Kodim 0423 Bengkulu Utara (BU), disikapi tegas dan serius. Bermasalahnya data dukungan parpol yang tengah ditelusuri dalam verifikasi faktual (vertual) oleh KPU itu, akan berpengaruh pada jumlah penyerahan dukungan parpol yang bisa mengancam rencana politik pada pemilu 2019. Dandim 0423 BU, Letkol CZi. Syaiful Rahman, SE, saat dikonfirmasi RU mengaku sangat-sangat terkejut dengan paparan data yang diklarifikasi oleh penyelenggara pemilu beberapa waktu lalu. Perwira TNI dengan basic zeni itu menegaskan, tidak ada satu pun personelnya yang tergabung dalam parpol. Dia pun mengultimatum akan rencana langkah hukum atas pencatutan yang terjadi. \"Kalau terbukti, kita akan membawa permasalahan ini kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum,\" kata Dandim saat dikonfirmasi via whatshap oleh wartawan ini kemarin. Perwira yang tengan akan merampungkan tugasnya di BU dan bertugas di Mabes TNI AD ini, menegaskan, netralitas TNI dalam pemilu dan tidak akan terlibat serta sangat dilarang terlibat dalam politik praktis. \"Kami sudah memeriksa anggota kami yang KTP-nya digunakan secara sepihak itu, membantah tidak tahu menahu sama sekali tentang partai dimaksud,\" tegasnya. Terpisah, Ketua DPD Partai Berkarya, Sahderi, saat dikonfirmasi RU mengakui kesalahan data oleh partainya itu. Dimana, lanjut dia, dalam paparan data dukungan partai yang ada di dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) serta berkas yang diserahkan pihaknya kepada KPU BU, mencantumkan nama dan foto copy identitas anggota TNI aktif yang saat ini bertugas di Makodim 0423 BU. \"Kami meminta maaf atas ketidaksengajaan ini,\" paparnya. Ditanyai tentang proses mendapatkan foto copy KTP oleh partainya, pria ini tidak menegaskan secara gamblang, bagaimana proses pencarian data dukungan dalam bentuk foto copy KTP yang menurutnya, dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan itu. Dia hanya menegaskan, data yang ada sudah mengacu pada data yang sudah ada di dalam Sipol KPU yang didapat dari pengurus partai pusat. \"Ya intinya kita tidak tahu persis, bagaimana sehingga ada KTP anggota TNI aktif itu. Tapi yang jelas ini tidak sengaja,\" ungkapnya di KPU BU, kemarin. Ditempat sama, Ketua KPU BU, Dr Rodi, M.Si menerangkan, saat ini pihaknya masih terus melakukan vertual atas data-data yang sudah diserahkan partai kepada pihaknya. Secara jadwal, kata Rodi, pelaksanaan vertual atas data ganda yang dinilai patut diverifikasi, seperti ganda eksternal, tercantum identitas ASN dan anggota TNI aktif yang saat ini masih terus dilakukan hingga 15 November 2017. \"Dari hasil vertual kita, untuk ASN ada yang sudah pensiun dan ada juga yang masih aktif. Kita akan mencoret dukungan itu dari hasil vertual yang dilakukan hingga 15 November ini. Termasuk juga dukungan dengan fisik foto copy KTP yang buram,\" tukasnya. (bep)

Sumber: