Wujudkan Desa Mandiri, KIBAR Bengkulu Gelar Aksi Advokasi

BENGKULU RU - Jika mendengar kata “desa”, kebanyakan dari kita langsung mengasumsikan dengan suatu wilayah yang miskin, terbelakang, kurang beradab dan sejenisnya. Sebaliknya “kota” identik dengan segala kemajuan, kemakmuran, kecanggihan dan predikat-predikat positif lainnya. Streotyping demikian tanpa disadari telah tertancap kuat dibenak kita, sehingga seakan-akan memang demikianlah keadaan sesungguhnya, hal tersebut membawa dampak negatif. Dapat dilihat urbanisasi kian marak dimana orang berbondong-bondong jadi TKI dan TKW keluar negeri dan para pemuda-pemudi desa lebih terpikat menjadi buruh pabrik dikota ketimbang menggarap sumberdaya alam dan memajukan desanya. Hal ini diungkapkan Ketua Kerja Independen Bersama Rakyat (KIBAR) Nasional Provinsi Bengkulu, MJ Anton Hilman, SE. Dikatakannya, Secara nasional berdasarkan data BPS, pada Maret 2014 proporsi kemiskinan penduduk desa mencapai 14,17 persen (17,77 juta jiwa). Proporsi penduduk miskin di perkotaan sebesar 8,34%, (10,51 juta jiwa), Data juga memberi petunjuk tentang adanya gap yang lebar antar desa, dimana desa- desa di kawasan timur menyumbang proporsi kemiskinan yang begitu besar. Jumlah desa sangat tertinggal terbannyak di pulau papua, disusul Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Bali. \"Berdasarkan data yang ada juga menunjukan kalau sebanyak 3,396 desa tertinggal membutuhkan pondok bersalin, 10.080 desa membutuhkan gedung sekolah dasar (SD), Bukan saja itu Banyak hal lain yang juga harus ditanggapi serius agar tingkat kelayakan hidup masyarakat desa lebih baik dan bermartabat,\" ujarnya kemarin. Ditambahkannya, upaya percepatan pembangunan perdesaan bukanlah perkara mudah, faktanya kemiskinan di Indonesia merupakan fenomena pedesaan, artinya sebagian besar penduduk miskin bermukin di perdesaan, khususnya pekerja disektor agreculture. Meski dari tahun ketahun tingkat kemiskinan dipedesaan menurun, namun jumlah penduduk miskin di desa secara absolut lebih banyak dibanding dikota, Bahkan, kemiskinan penduduk di kotapun merupakan angka yang absurd, sebab, sebagian besar penduduk miskin di kota adalah masyarakat desa yang miskin dan melakukan urbanisasi sirkuler untuk bekerja di sektor-sektor informal di kota. \"Persentase jumlah penduduk miskin di desa relatif lebih tinggi dibanding di kota, yakni 14,4 % berbanding 8,5 %. Selain itu, ada ketimpangan antar daerah yang didominasi beberapa provinsi di Indonesia,\" imbuhnya. Berdasarkan data kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, di Indonesia bagian timur tingkat kemiskinan jauh di atas rata-rata nasional (13,3 %). Tertinggi di paua (31,5 %), diikuti papua barat (27,1 %), Nusa tenggara timur (0,1 %), maluku (19,3 %) dan gorontalo (18, 3 %). Diungkapkan Anton lagi, selain masalah kemiskinan dan ketertinggalan, masalah pelayanan dasar yang kurang memadai, kondisi infrastruktur yang buruk, minimnya aksesbilitas (transportasi), pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang jauh dari ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan beberapa masalah klasik desa yang perlu ditanggani secara solutif sehingga pengalokasian dana dari APBN yang jumlahnya terus  meningkat dari tahun ketahun 20,8 triliun tahun 2015, 46,8 triliun ditahun 2016, 60 triliun pada tahun 2017 dan rencananya 111 triliun ditahun 2018 dan 113 triliun di tahun 2019, mendapatkan kompensasi yang setimpal berupa terwujudnya desa mandiri ditahun 2020 diseluruh Indonesia. \"Dengan melihat situasi, kondisi dan problem pedesaan serta keseriusan pemerintah membangun pedesaan, Kerja Independen Bersama Rakyat (KIBAR) Nasional Provinsi Bengkulu merasa perlu memanggil seluruh lapisan masyarakat yang memiliki dedikasi dan orientasi pembangunan untuk berfartisifasi dalam kerangka aksi advokasi (pendampingan) untuk mewujudkan desa mandiri melalui bimbingan teknis dengan tema “Membangun Desa Mandiri” yang bertujuan memperteguh capaian tujuan pembangunan tersebut melalui penguatan kapasitas suberdaya manusia aparatur pemerintahan dan masyarakat desa,\" tegasnya. Dijelaskannya pula, untuk kegiatan bimbingan teknis tersebut dimulai dari kabupaten Kaur pada tanggal 24 hingga 29 Juli 2017, dengan estimasi peserta sebanyak 576 aparatur desa. \"Dalam kegiatan bimtek perdana di kabupaten Kaur ini, kita akan menghadirkan para narasumber dan pemateri dari Polres, Kejari, Akademisi Universitas Dehasen Bengkulu DR. Harius Eko Saputro, S.Sos, M.Si dan akademisi dari Universitas Bengkulu DR.Syaiful Anwar Ab,\" pungkasnya. (tux)

Sumber: