Mobnas Dewan Bisa Ditarik, Gaji Nambah

ARGA MAKMUR RU - Tak lama lagi 11 mobil dinas milik Pemda Bengkulu Utara (BU) menunggu tuannya yang baru. Ini terkait dengan telah masuknya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) impelementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jika mengacu dengan regulasi anyar Jokowi itu, yang bisa menggunakan mobnas hanya unsur pimpinan saja. Saat ini, setidaknya di luar sekretariat dan unsur pimpinan, ada 11 unit mobnas yang digunakan oleh wakil rakyat dengan posisi mulai dari ketua komisi, ketua fraksi serta ketua badan kehormatan. Ketua DPRD BU, Aliantor Harahap, SE, tidak menampik salah satu kebijakan yang ditegaskan dalam regulasi anyar yang akan diperdakan oleh Pemda BU tersebut. Diterangkan Ali, kebijakan penarikan mobnas tentunya akan didukung jika memang merupakan petunjuk aturan yang ada. Namun begitu, lanjut dia, putusan itu akan didapatkan dari hasil pembahasan raperda yang sudah dijadwalkan pembahasannya tersebut. \"Karena kalau tidak salah memang hanya unsur pimpinan saja. Tapi kita akan lihat materi draf perdanya dulu lah ya nanti,\" kata Aliantor, kemarin. Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) BU, Drs H Kisro Zanito, MM, menerangkan saat ini pihaknya masih fokus dengan penyelesaian materi raperda yang sudah masuk dalam jadwal pembahasan dalam masa sidang kedua hasil harmonisasi di rapat Program Legislasi Daerah (Prolegda). \"Nanti akan dikaji dalam pembahasan. Tentu sikap dan langkah resmi pemerintah daerah, berdasarkan regulasi dan tata atur dalam mekanisme yang telah diatur dalam peraturan pemerintah,\" tukasnya. Untuk diketahui, pengesahan Perda implementasi PP Nomor 18 Tahun 2017 itu dipastikan akan berpengaruh dengan APBD-Perubahan 2017 yang ditarget akan disahkan di Agustus ini. Pendapatan dewan akan bertambah salah satunya biaya aspirasi serta konversi penggunaan fasilitas kendaraan. (bep)

Sumber: