Gubernur Copot Sejumlah Pejabat Eselon II

Pasca Diterimanya Predikat Opini WDP

BENGKULU RU - Evaluasi jajaran yang sempat dikemukakan Gubernur Bengkulu, Dr. H. Ridwan Mukti, MH terkait perolehan predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI atas LHP, bukan isapan jempol belaka. Terbukti, Rabu (7/6) kemarin sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemprov dicopot, walaupun sebelumnya Gubernur menyatakan tidak ada mutasi dalam bulan Ramadhan ini. Adapun pejabat Eselon II yang dicopot dari jabatan diantaranya, Ir. Koentadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis PU dicopot dan diberi jabatan baru sebagai staf ahli. Kemudian Ir. Sudoto yang sebelumnya menjabat Kepala Disnakertrans provinsi, dilantik sebagai tenaga ahli. Selanjutnya Ir. Buyung Azhari yang merupakan Kadis TPHP dilantik sebagai tenaga ahli Setda Provinsi Bengkulu. Selain itu ada nama Edyarsyah, S.Sos yang sebelumnya menjabat sebagai staf ahli, dalam mutasi kemarin mendapat jabatan baru sebagai tenaga ahli. Sedangkan Plt Asisten II Setdaprov, Drs. Ari Narsah JS didefenitifkan sebagai staf ahli. Pada kesempatan itu juga, Gubernur melantik 5 Plt Kepala Dinas yakni, DT. Sumarno disamping menjabat sebagai kepala BPBD juga menjabat sebagai Plt kepala Disnakertrans. Dr. Anzori Tawakal, ST. M.Si disamping sebagai Karo Perekonomian dan SDA juga dilantik sebagai Plt Kepala Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan Daerah. Lalu Muhammad Irsan, S.Sos, M.Si disamping sebagai Sekdis BKD juga menjabat sebagai Plt. Kepala BKD. Kemudian Ir. Rosnaini disamping sebagai Sekdis P3AKB juga dilantik sebagai Plt. Kadis TPHP. Dan terakhir, Oktaviano, ST, M.Si disamping sebagai Sekdis ESDM juga dilantik sebagai Plt. Kadis PU. Diketahui, untuk jabatan Plt tersebut hingga ditetapkan pejabat definitif. \"Rotasi jabatan ini merupakan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja masing -masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang bertujuan untuk percepatan pembangunan. Saya ingin yang baru dilantik dapat betul-betul menyelesaikan persoalan, sampai kita mendefenitifkan Kadis,\" kata Ridwan Mukti dalam arahannya kemarin. Menurutnya, kesalahan menentukan rekanan menjadi penyebab gagalnya meraih opini WTP dari BPK. Sehingga akhirnya Pemprov hanya berhasil meraih predikat opini WDP. \"Saya akan turut memantau kegiatan disetiap OPD, terutama dalam menentukan rekanan. Sehingga mendapat rekanan yang kredibel. Jika ada temuan pemeriksaan bisa segera minta dikembalikan, bukan justru rekanan yang bandel,\" tegasnya. Ia menambahkan, keputusannya merotasi beberapa pejabat di lingkungan Pemprov, diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta akuntabilitas OPD. \"Saya harap pejabat yang dilantik pada hari ini (kemarin, red) dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dan dapat membantu tugas gubernur dalam mencapai program kerja,\" tutupnya. (tux)

Sumber: