BENGKULU, RADARUTARA.ID - Tahap awal pelaksanaan program retreat merah putih bantu desa, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu memprioritaskan untuk desa-desa tertinggal.
Ini terungkapl dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemprov bersama unsur FORKOPIMDA Provinsi Bengkulu, yang bertujuan untuk memperkuat sinergitas dan dukungan pelaksanaan program tersebut, Rabu 11 November 2026.
Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE mengatakan, program retreat merah putih bantu desa mulai dilaksanakan pada tahun 2027 mendatang. Tahap awal ini, desa-desa tertinggal di Provinsi Bengkulu menjadi target prioritas.
"Target ini sekaligus karena kita ingin kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat, terutama masyarakat desa yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan pembangunan," ungkap Helmi.
Jadi, lanjut Helmi, retreat itu nantinya pemerintah langsung hadir di tengah-tengah masyarakat, melihat persoalan yang ada, dan bersama-sama mencari solusi melalui aksi nyata bantu rakyat.
"Dengan kata lain, melalui momen retreat itu nantinya, kita juga menjaring aspirasi masyarakat," tegas Helmi.
Menurut Helmi, tujuan utama retreat merah putih melalui program Bantu Desa atau aksi sosial kepada masyarakat ini, juga merupakan upaya untuk memadukan penguatan karakter spiritual aparatur pemerintah dengan aksi nyata.
"Sehingga nantinya dapat mengatasi berbagai persoalan sosial secara langsung di tengah masyarakat desa," kata Helmi.
Helmi menambahkan, retreat itu nantinya juga menjadi momentum untuk menghadirkan kepedulian, serta tindakan nyata pemerintah dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat desa.
"Tapi kita tetap berharap program ini mendapatkan dukungan dan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, serta pemangku kepentingan terkait. Makanya kita juga perlu memperkuat sinergitas dan kolaborasi," tambah Helmi.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain menilai langkah Pemprov Bengkulu memprioritaskan desa tertinggal sebagai sasaran awal program retreat merah putih, sangatlah tepat.
"Dengan demikian ini sejalan dengan semangat DPRD, yakni menjalankan program-program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat melalui semangat Bantu Rakyat," sampai Teuku.
Lebih lanjut Teuku mengemukakan, dalam pelaksanaan program tersebut, tidak boleh lagi ada sekat atau perbedaan antara program eksekutif maupun legislatif.
"Seluruh unsur pemerintahan harus memiliki komitmen dan tujuan yang sama untuk bekerja bersama demi kepentingan masyarakat. Kita siap bahu-membahu untuk melaksanakan program Bantu Rakyat ini," demikian Teuku.