Menurutnya, penyampaian aspirasi hendaknya tetap dilakukan melalui mekanisme dan jalur yang tepat.
BACA JUGA:Oknum Kades dan Perangkat Desa Didenda 10 Gram Emas dan 1 Ekor Kambing
Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap roda pemerintahan desa maupun pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah kecamatan pun berharap, proses tindak lanjut atas aspirasi warga Desa Talang Arah dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Dengan tetap mengedepankan prinsip pemerintahan yang baik serta menjaga stabilitas di tengah masyarakat.
Dengan demikian, polemik dugaan pelanggaran kode etik kepala desa tersebut diharapkan dapat menemukan titik terang melalui proses koordinasi dan penanganan oleh pihak yang berwenang di Kabupaten Bengkulu Utara.