Selain itu, tingginya serapan anggaran memang menjadi salah satu indikator pelaksanaan program pemerintah.
Namun, angka penyerapan saja tidak cukup untuk membuktikan keberhasilan kinerja sebuah OPD.
Masyarakat juga berhak mengetahui sejauh mana anggaran yang telah dibelanjakan memberikan manfaat.
Apakah pembangunan fisik selesai sesuai kontrak. Apakah fasilitas yang dibangun dapat digunakan. Apakah pelayanan publik semakin baik dan kebutuhan warga benar-benar terjawab.
"Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh OPD di lingkungan Pemkab Mukomuko menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026," ujarnya.
Ia juga berharap pimpinan OPD dapat memastikan seluruh jajaran tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Koordinasi internal harus berjalan, pejabat terkait harus mudah dihubungi saat dibutuhkan, dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh dikorbankan demi kepentingan agenda internal.
Penghujung tahun seharusnya menjadi momentum pembuktian kinerja, bukan sekadar perlombaan menuntaskan kegiatan dan menghabiskan pagu anggaran.
Ukuran keberhasilan pemerintah pada akhirnya bukan seberapa padat jadwal rapat atau seberapa banyak kegiatan seremonial dilaksanakan, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, Pemkab Mukomuko perlu memastikan seluruh OPD tetap fokus pada target kerja, menjaga kualitas pelayanan, serta menuntaskan pembangunan sesuai ketentuan.
"Masyarakat membutuhkan hasil yang bisa dilihat dan dirasakan, bukan sekadar laporan realisasi di atas kertas semata," pungkasnya.