RADARUTARA.ID - Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara menjadi salah satu lokus kegiatan sosialisasi yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Bengkulu Utara, Rabu 13 Mei 2026.
Kegiatan ini difokuskan pada upaya pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH serta perkawinan anak.
Sosialisasi tersebut menghadirkan perwakilan dari lima desa di Kecamatan Napal Putih, yakni Desa Jabi, Desa Air Tenang, Desa Tanjung Alai, Desa Napal Putih dan Desa Teluk Angung.
Kegiatan turut dihadiri langsung oleh Kadis PPA Bengkulu Utara, Solita Meida, Plt Camat Napal Putih, Budi Syahroni dan para narasumber yang terdiri dari unsur kepolisian, advokat hingga psikolog.
BACA JUGA:Alarm Bahaya, Tahun Ini Kekerasan Perempuan dan Anak Capai 8 Kasus
Dalam kegiatan tersebut, Plt Camat Napal Putih, Budi Syahroni, SKM, M.Si menyambut baik langkah sosialisasi yang dilaksanakan DPPA Bengkulu Utara.
Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga hingga perdagangan orang yang dapat mengancam keselamatan perempuan dan anak.
Budi mengajak seluruh orang tua agar berperan aktif dalam menjaga dan mengawasi anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, agar terhindar dari aksi kejahatan seksual dan pengaruh negatif lainnya.
Ia menilai, pengawasan keluarga menjadi benteng utama dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan.
BACA JUGA:Pansus DPRD Bahas Kekerasan Gender Berbasis Online
Selain itu, Budi juga menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam menekan angka kasus KDRT di wilayah Kecamatan Napal Putih.
Menurutnya, pencegahan tidak dapat dilakukan pemerintah semata, namun membutuhkan kepedulian bersama seluruh elemen masyarakat.
“Kita berharap seluruh masyarakat bisa bersama-sama menjaga lingkungan dan keluarga masing-masing.
Target kita jelas, tidak ada lagi kasus kekerasan seksual maupun KDRT di Kecamatan Napal Putih,” tegas Budi.
Bahkan, Budi menargetkan angka kasus kekerasan seksual dan KDRT di wilayah kerjanya dapat ditekan hingga nol kasus.