RADARUTARA.ID - Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Bengkulu Utara, mengeluhkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang belum juga dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara sejak Januari 2026 hingga memasuki April ini.
Belum cairnya TPP selama lebih dari tiga bulan itu memicu keresahan di kalangan ASN.
Apalagi, di tengah kondisi tersebut beredar pula kabar mengenai rencana penghapusan TPP di beberapa daerah lain yang semakin membuat para pegawai merasa gusar.
Informasi yang dihimpun, sebelumnya para ASN sempat berharap pembayaran TPP Januari hingga Maret 2026 dapat direalisasikan bersamaan dengan tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1447 Hijriah.
Harapan itu muncul karena TPP dinilai sangat membantu kebutuhan ekonomi keluarga, terutama menjelang momentum lebaran.
Namun kenyataannya, Pemkab hanya merealisasikan pembayaran THR, sementara TPP yang dinantikan ASN belum juga menunjukkan kepastian hingga saat ini.
BACA JUGA:Pemkab Mukomuko Pastikan WFH Tidak Pengaruhi TPP ASN
“Waktu itu kami berharap bisa cair bersamaan THR sebelum lebaran, tapi yang dibayarkan hanya THR. Sampai sekarang belum ada kejelasan lagi,” ujar salah seorang ASN di lingkungan Pemkab Bengkulu Utara yang enggan disebutkan namanya Minggu, 12 April 2026.
Menurut sumber tersebut, keterlambatan pencairan TPP sangat dirasakan para ASN karena tambahan penghasilan itu merupakan hak yang diperoleh dari absensi kehadiran dan kedisiplinan kerja setiap bulan.
Karena itu, ASN berharap pemerintah daerah dapat segera memberikan kepastian mengenai jadwal pembayaran.
Belum adanya informasi resmi dari pihak terkait di lingkungan Pemkab Bengkulu Utara terkait alasan keterlambatan juga dinilai memperbesar keresahan ASN.
Mereka khawatir kondisi ini terus berlarut tanpa ada penjelasan yang jelas dari pemerintah daerah.
BACA JUGA:Pemkab Mukomuko Pastikan WFH Tidak Pengaruhi TPP ASN
“Setidaknya ada informasi resmi kapan dibayarkan. Karena TPP ini sangat kami harapkan, apalagi perhitungannya berdasarkan absensi dan kehadiran kerja,” tambahnya.
Sejumlah ASN pun berharap Pemkab Bengkulu Utara segera memberi kejelasan terkait nasib TPP yang belum dibayarkan sejak Januari 2026.