RADARUTARA.ID - Semua orang pasti tau dengan Tugu Monas atau Monumen Nasional. Yang sengaja dibangun untuk mengenang sejarah perjuangan Republik Indonesia sampai akhirnya bisa merdeka dari penjajahan Kolonial Belanda.
Monas sendiri adalah proyek mercusuar kebanggaan Presiden Soekarno. Monas dibangun saat ketika Tanah Air masih dalam kondisi ekonomi yang sulit karena baru seumur jagung menjadi negara berdaulat.
Gagasan Monas telah ada sejak tahun 1954 silam. Tetapi pembangunannya baru bisa dicanangkan di tahun 1961, sedangkan penyelesaiannya dilakukan pada pertengahan situasi peralihan politik menuju Orde Baru.
BACA JUGA:Kabar Baik! Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp5.000 jadi Rp1.100.000 per gram
Salah satu hal yang paling menarik dari Monas yaitu emasnya yang berbobot lebih dari 30 kilogram. Seorang pengusaha dari Aceh bernama Teuku Markam, rela menyumbang hingga 28 kilogram emas ketika awal pembangunan Monas.
Pada puncak bangunan yang menjulang setinggi 132 meter, ada nyala obor yang terbuat dari perunggu dengan berat 14,5 ton serta dilapisi dengan emas murni seberat 35 kilogram, yang sampai saat ini terus dilapisi hingga mencapai 50 kilogram.
Teuku Markam adalah keturunan Uleebalang yang lahir pada tahun 1925 di Seuneudon dan Alue Capli, Panton Labu Aceh Utara dan diberi nama Teuku Marhaban. Teuku Markam sendiri telah lama dikenal sebagai pengusaha yang dekat dengan presiden Soekarno.
BACA JUGA:Rencana MUI Cabut Sertifikat Halal terhadap Produk Pendukung Israel Ditolak KSP, Begini Katanya
Dirinya pernah berdinasi di militer yang sebelumnya membanting setir menjadi saudagar lantaran merasa tak cocok dengan dinas militer.
Di perjalanannya sebagai pengusaha kaya raya pada awal kelahiran Republik Indonesia, Teuku Markam banyak sekali terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur di Aceh dan Jawa.
Dirinya mendirikan perusahaan perdagangan yang bernama PT Markam. Tetapi akibat kedetakannya dengan Soekarno, sehingg membuat nasibnya berubah drastis pada zaman Presiden Soeharto.
Kawasan Monas sendiri dibuka untuk umum melalui Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dalam Nomor Cb.11/1/57/72 pada tanggal 18 Maret 1972 silam.*