NAPAL PUTIH RU.ID- Sudah berkali-kali berganti kepala daerah. Persoalan infrastruktur jalan di sejumlah desa terpencil yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) khususnya Desa Kinal Jaya, Kecamatan Napal Putih ini belum mampu teratasi.
Sesuai pantauan RadarUtara.ID dilapangan. Sampai hari, ini kondisi infrastruktur jalan di sepanjang Desa Kinal Jaya itu masih dalam kondisi tanah merah dan berlumpur bak kubangan kerbau. Permasalahan infrastruktur jalan, ini pula dinilai menjadi salah satu penghambat kemajuan desa terpencil di Kabupaten BU khususnya Desa Kinal Jaya.
Di sisi lain, lambannya pembangunan infrastruktur kepada daerah terpencil ini juga dinilai sebagai penanda belum terjadinya pembangunam secara merata. Padahal, sejatinya keberadaan jalan penghubung antar wilayah adalah kebutuhan primer untuk pembangunan di segala sektor.
Alih-alih keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya tidak bisa menjadi alasan pemerintah daerah, jika memang memiliki kemauan untuk membangun dan memajukan daerahnya.
"Tidak ada alasan soal APBD, karena akses jalan bisa dibangun dengan berbagai cara, misalnya setiap tahun dianggarkan di APBD secara bertahap,” ungkap salah satu pemuda yang kerap aktif diberbagai isu sosial masyarakat dan menjadi bagian dari organisasi kepemudaan di wilayah Ketrina (Ketahun, Putri Hijau, Napal Putih, Ulok Kupai, Marga Sakti Sebelat), Helisman.
Helisman, mengingatkan, ketersediaan infrastruktur jalan akan memberi kemudahan akses bagi angkutan logistik. Infrastruktur jalan juga menjadi dasar pendukung berbagai penyelenggaraan pemerintahan dalam menjangkau kepentingan umum masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik lainnya.
Dan semua, itu menurut Helisman, mustahil dapat terjangkau apa bila tidak dukung dengan infrastruktur jalan yang layak.
"Infrastruktur jalan sangat penting. Harusnya, pemerintah daerah punya kebijakan kolaborasi dengan pihak swasta atau BUMN dan BUMD, baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” katanya.
Ditambahkan, saat ini banyak pemerintah daerah yang menggunakan skema atau kerja sama pemerintah dan Badan Usaha. Selain itu, ada juga program kemitraan dalam bentuk CSR. Dengan berbagai skema tersebut pemerintah daerah tidak perlu mengandalkan APBD untuk menangani persoalan infrastruktur.
“Jadi sangat dimungkinkan menggandeng investor, tidak ada alasan bagi daerah. Apalagi kan ada wakil rakyat di DPRD bisa diajak berupaya bersama-sama ikut membantu membangun infrastruktur, jadi banyak sekali caranya,” imbuhnya.
Selebihnya Helisman, menyayangkan kondisi jalan di wilayah Kecamatan Napal Putih seperti Desa Kinal Jaya, Desa Gembung Raya dan sekitarnya. Padahal, kata Helisman, wilayah desa di Kecamatan Napal Putih secara keseluruhan merupakan daerah yang memiliki potensi dalam mendukung lahirnya basis perekonomian baru.
“Harusnya infrastruktur harus baik. Bagaimana ekonomi masyarakat dan SDM masyarakatnya mau berkembang, kalau infrastukturnya masih memprihatinkan. Saya melihat langsung dan beberapa kali masuk ke daerah, itu infrastrukturnya hancur sekali,” ucapnya.
Lebih jauh ditambahkan Helisman, minimnya pembangunan infrastuktur di wilayah terpencil ini sudah seharusnya menjadi catatan bagi masyarakat ke depannya. Jangan sampai kondisi wilayahnya terus-terusan seperti ini. Untuk itu, kepala daerah perlu diingatkan untuk segera memperbaiki masalah infrastruktur ini.
"Yang sering terjadi pemerintah daerah kita, ini sering kali kehilangan orientasinya saat menyusun APBD. Akibatnya, penyusunan anggaran hanya berorientasi pada penyerapan anggaran," tandas Helisman.