Terpisah Wakil Komisi I DPRD BU, Edi Putra, SIP, berharap seluruh kegiatan pelatihan kluster kecamatan yang sudah dianggarkan oleh setiap desa, ini mampu terlaksana dan terserap secara maksimal.
Namun apa bila waktu efektif yang tersisa saat ini, dinilai tidak memungkinkan untuk melaksanakan semua pelatihan yang ada di dalam kluster kecamatan itu. Maka sebaiknya baik desa atau DPMD BU tidak memaksakannya.
"Kalau anggaran sudah ada dan waktunya sudah terjadwal segera laksanakan. Tapi kalau dari sisi anggaran dan jadwal pelaksanaan belum memungkinkan jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan, ini akan menimbulkan kegiatan fiktif dan menjadi masalah dikemudian hari. Dalam konteks, ini desa dan DPMD harus berhati-hati," tegasnya.
Lebih jauh Edi meminta, agar kegiatan pelatihan semacam kluster kecamatan di tingkat desa yang menggunakan DD, ini dapat di evaluasi di tahun depan. Apa bila kegiatan yang dimaksud tidak memiliki nilai urgensi bagi desa tidak perlu diwajibkan.
Di sisi lain, Edi juga menyayangkan jenis kegiatan pelatihan kluster kecamatan yang sebagian besar narasumbernya berasal dari DPMD BU ini. Faktor-faktor ini pula menurut Edi, yang menjadikan kegiatan kluster kecamatan di TA 2022, tidak berjalan maksimal.
"Kedepan harus di evaluasi. Jika pelatihan yang digelar tidak memiliki dampak secara langsung terhadap desa tidak usah diharuskan. Begitu dengan keterlibatan narasumber dari kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh desa, ini semestinya tidak semua tertumpu di DPMD BU. Pihak berkompeten di kecamatan dan pihak berkompeten lainnya juga bisa diberdayakan. Tidak semua harus berasal dari DPMD BU," demikian Edi. *