BENGKULU RU.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu jangan hanya bisa mengandalkan kucuran anggaran dari pemerintah pusat untuk membangun jalan, jembatan dan infrastruktur dasar lainnya. Ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, H. Yurman Hamedi, S.Ip, terkait usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang disampaikan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu kepada Kementerian PUPR RI.
"Sebagaimana kita ketahui bersama, usulan DAK Fisik dari Dinas PUPR provinsi kepada Kementerian PUPR untuk Tahun Anggaran (TA) 2023 mendatang berkisar Rp 250 miliar. Karena itu baru sebatas usulan, tentu belum bisa dipastikan apakah bakal diakomodir semuanya atau tidak," ungkap Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil II Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah ini, Kamis (30/6).
Disisi lain, kata Yurman, total panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Bengkulu mencapai 1.650 Kilometer (Km) dan diketahui tersebar pada 10 kabupaten/kota.
"Kalau melihat dari jumlah usulan DAK Fisik tersebut, ketika usulan diakomodir semuanya belum cukup untuk memperbaiki seluruh jalan yang menjadi kewenangan Pemprov," kata Politisi Partai Perindo ini.
Karena, lanjut Yurman, kondisi jalan provinsi di Bengkulu ini sudah banyak yang rusak. Belum lagi untuk pembangunan ataupun perbaikan infrastruktur dasar lain yang menjadi kebutuhan masyarakat.
"Anggaran Rp 250 miliar itu saja belum tentu cukup untuk memperbaiki ataupun membangun jalan provinsi yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara," sindir Yurman.
Menurutnya, dengan kondisi demikian, harusnya bagaimana Pemprov itu dapat memaksimalkan PAD dalam membangun infrastruktur di daerah, dalam artian jangan hanya mengandalkan anggaran dari pusat. Karena kalau bicara potensi PAD, Bengkulu ini cukup kaya. Contoh kecilnya saja seperti komoditas batu bara, tinggal lagi mau tidaknya eksekutif memaksimalkan potensi tersebut.
"Kalau kita terus-terusan menunggu anggaran dari pusat, kapan pembangunan di daerah ini bisa menyamai daerah lain. Makanya kita minta bagaimana kedepannya dalam pembangunan infrastruktur, anggaran yang digunakan lebih banyak bersumber dari PAD. Ketika ini bisa diwujudkan, kita yakin percepatan pembangunan daerah dapat terwujud," demikian Yurman. (tux)