NAPAL PUTIH RU.ID - Sikap tegas kumpulan petani TBS di Kecamatan Napal Putih dan Kecamatan Ulok Kupai dalam merespon sikap PKS yang menghentikan pembelian TBS petani, dilakukan secara nyata. Jumat (10/6) kemarin, perwakilan petani TBS di Kecamatan Napal Putih dan Kecamatan Ulok Kupai mendatangi manajemen pabrik kelapa sawit di PT Alno Agro Utama.
Informasi RadarUtara.ID, kehadiran perwakilan petani sawit ini, untuk menyampaikan tuntutan kepada pihak perusahaan.
Tiga poin tuntutan diantaranya, mendesak perusahaan untuk menerima TBS petani dari desa di seluruh Kecamatan Napal Putih dan Ulok Kupai dengan dibuktikan surat pengantar dari desa setempat.
Kedua, perusahaan dilarang memanen kebun TBS kebun inti bila TBS dari desa di Kecamatan Napal Putih dan Kecamatan Ulok Kupai tidak diterima. Poin ketiga, harga TBS harus sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Pemprov Bengkulu.
"Kita beri waktu maksimal Minggu besok, perusahaan merespon tuntutan ini," tegas Koordinator aksi sekaligus perwakilan Petani TBS dari Kecamatan Ulok Kupai, Mulyadi.
Bila batas waktu itu, perusahaan tetap tidak memberi respon atau tidak melaksanakannya, kata Mulyadi, terpaksa seluruh aktivitas perusahaan harus dihentikan total.
"Kalau tetap tidak mau beli TBS petani. Perusahaan juga kita larang untuk memanen TBS yang berasal dari kebun intinya. Artinya, apa yang dirasakan petani sekarang juga harus dirasakan oleh perusahaan," lanjutnya.
Terhitung sejak disampaikannya tuntutan ini, Mulyadi bersama masyarakat akan mengawasi aktivitas yang berlangsung di lingkungan perusahaan.
Ditegaskan Mulyadi, penyampaian tuntutan masyarakat di dua kecamatan ini, murni respon atau bentuk sikap yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Di sisi lain diungkapkan Mulyadi, masyarakat berharap pemerintah juga bisa melakukan upaya-upaya yang sama dalam memperjuangkan nasib TBS dengan peran yang bisa dilakukan.
"Ini cara masyarakat dalam memperjuangkan persoalan TBS ini. Silahkan pemerintah berjuang dengan caranya. Kami menginginkan persoalan TBS segera mendapat solusi dan kami masyarakat bisa hidup," demikian Mulyadi. (sig)