BENGKULU RU.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu diminta memperketat pengawasan dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar umum (SPBU). Apalagi dari kunjungan Menteri ESDM RI, Arifin Tasrif secara tidak langsung mengungkapkan adanya ketidakbenaran dalam penyaluran BBM bersubsidi di SPBU. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.Ip, MM mengatakan, sebagaimana yang dilihat dan didengar pasca kunjungan yang dilakukan Menteri ESDM. \"Terutama berkaitan dengan penyaluran BBM bersubsidi melalui SPBU. Dimana angkutan batu bara dan industri lainnya mengambil atau membeli langsung ke SPBU,\" ungkap Edwar, Selasa (11/4). Padahal, lanjut Edwar, angkutan batu bara dan industri itu tidak dibenarkan membeli BBM bersubsidi langsung dari SPBU. Makanya Pemprov melalui OPD terkait harus melakukan pengawasan yang lebih ketat. \"Karena fakta inilah secara tidak langsung menyebabkan kelangkaan BBM bersubsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu,\" kata Edwar. Menurutnya, kalaupun alasan karena ada masyarakat memiliki mobil angkutan seperti batu bara itu secara pribadi, tidak ada salahnya didata terlebih dahulu. \"Okelah masyarakat pemilik mobil angkutan batu bara itu tetap diberikan kesempatan untuk membeli BBM bersubsidi, tapi itu tadi datanya harus benar-benar real,\" tegas Edwar. Lebih jauh dikatakannya, perketat pengawasan ini bukan hanya berlaku untuk BBM bersubsidi jenis Bio Solar saja, tetapi juga Pertalite. \"Kalau kita menyarankan sebaiknya Gubernur juga mengeluarkan SE untuk penggunaan BBM bersubsidi ini. Sehingga SPBU juga mengetahui untuk siapa BBM bersubsidi tersebut,\" demikian Edwar. (tux)
Penyaluran BBM Subsidi, Pemprov Diminta Perketat Pengawasan
Selasa 12-04-2022,09:03 WIB
Editor : Redaksi
Kategori :