187 KK di Malin Deman Berjuang Untuk Lahan Garapan

BENGKULU RU.ID - Sebanyak 187 Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Malin Deman berjuang untuk mendapatkan lahan garapan yang sebelumnya merupakan konsesi Hak Guna Usaha (HGU) PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) dan saat ini diklaim sudah pindah tangan ke PT. Daria Dharma Pratama (DDP). Konflik yang berkepanjangan, akhirnya membuat masyarakat meminta bantuan Akar Law Office. Direktur Akar Law Office, Zelig Ilham Hamka, SH dan rekan mengatakan, pihaknya menerima kuasa dari petani di Kecamatan Malin Deman yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera (PPPBS), untuk membela hak-hak dan kepentingan hukum 187 KK yang menghadapi konflik agraria. Apalagi akibat konflik itu memberikan dampak yang besar bagi petani. \"Mulai dari rasa keamanan, kenyamanan, keadilan, dan jaminan perlindungan hidup yang tentram. Karena akibat konflik itu, pihak perusahaan selalu membenturkan petani dengan aparat. Tercacata sudah 13 orang petani yang mengalami tindakan represif seperti pemukulan, pembakaran pondok, penangkapan dan lainnya. Atas kejadian ini kita berencana melapor ke Propam Polda,\" ungkapnya, Senin (28/3). Menurutnya, terkait lahan itu, PPPBS pada bulan Agustus tahun lalu sudah mengusulkan redistribusi melalui kebijakan Reforma Agraria yang diatur dalam Peraturan Presiden No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yakni Tanah Onjek Reforma Agraria (TORA) dengan 187 KK dan objek lahan yang diusulkan seluas 603,87 Ha kepada Bupati Mukomuko, BPN kabupaten, provinsi dan kementerian serta Gubernur. \"Sejauh ini usulan dari anggota PPPBS tersebut masih menunggu untuk ditindaklanjuti pihak yang berwenang. Tapi fakta dilapangan, seiring dengan usulan itu tindakan represif yang diduga dilakukan PT. DDP dan aparat masih terjadi. Makanya kitapun bakal melakukan upaya-upaya, baik secara litigasi ataupun non ligitasi,\" tegasnya. Lebih jauh dikatakannya, untuk ligitasi pihaknya selaku kuasa hukum bakal mengajukan gugatan KTUN terhadap Surat Keputusan HGU PT. BBS. \"Sedangkan non litigasi melakukan pengaduan ke Komnas HAM, Propam Polda Bengkulu, inventarisasi dan identifikasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi terhadap anggota PPPBS atas konflik lahan tersebut,\" singkatnya. (tux)