Puluhan Miliar Anggaran Pegawai Bisa Untuk Pembangunan

ARGA MAKMUR RU.ID - Angka ASN pensiun hingga Komposan potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam Belanja Pegawai 2022, memungkinkan mendukung geliat pembangunan fisik dan pemberdayaan di masyarakat. Kondisi ini, selain melihat anggaran gaji dari formasi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum dibayarkan hingga memasuki bulan ketiga tahun anggaran berjalan. Ancang-ancangnya, pegawai hasil pengadaan 2021 itu, baru mendapatkan gaji pertamanya, April mendatang. Itu pun untuk PPPK Non Guru. 308 PPPK Guru hingga 55 CPNS hasil pengadaan 2021, bisa baru gajian di atas April. Angka ASN pensiun di lingkungan Pemda Bengkulu Utara (BU), yang mencapai ratusan orang, memungkinkan paceklik anggaran fisik, bisa ditopang dari anggaran tak terpakai itu. Asumsi anggaran yang tak terpakai, bisa dilihat dari jumlah PPPK Guru dan Non Guru yang total jumlahnya 330 orang itu. Dengan asumsi gajinya yang dalam perencanaan APBD 2022 sebesar Rp 3,5 juta. Maka selama 3 bulan (Januari-Maret, red), potensi anggaran yang tak terpakai mencapai Rp 3,45 miliar. Belum lagi, untuk formasi yang kosong. Untuk PPPK Guru terjadi kekosongan sebanyak 246 formasi. Sedangkan PPPK Non Guru 6 formasi juga tak terisi. Praktis ada 252 slot kosong, namun sudah tersedia anggarannya. Pasalnya, perencanaan APBD menghitung belanja pegawai, merujuk pada total formasi. Di sektor ini, artinya pada periode Januari hingga Maret saja, ada anggaran Rp 2,6 miliar, yang bakal tak bisa digunakan. Melanjut lagi ke formasi CPNS dengan 55 slot yang terisi, dari total 57 slot formasi yang dibuka daerah, juga diketahui hingga Maret ini, belum menerima SK CPNS. Merujuk pada gaji pokok PNS untuk golongan III sebesar Rp 2,7 juta perbulannya. Status 55 orang CPNS, yang baru digaji 80 persen, itu artinya membutuhkan anggaran anggaran yang dipastikan tak bisa diserap sebesar Rp 356,6 juta. Dengan catatan, 55 orang itu baru akan digaji pada April. Kepala BKP-SDM BU, Drs. H. Setyo Budi Raharjo, MM, mengatakan, hingga kini daerah masih memproses NIP dan NI PPPK. Dia mensinyalkan, peserta lulus seleksi ASN itu baru akan mendapatkan gaji perdananya pada April mendatang. Soal keberadaan formasi kosong? Setyo menyampaikan, pengisiannya tetap menunggu petunjuk teknis dari pusat. Khususnya untuk 246 formasi PPPK Guru, yang belum terisi itu. \"Untuk pengisian formasi itu, menunggu Kemendikbud. Karena PPPK Guru, prosesnya dilakukan terpusat. Panselnas Daerah hanya menindaklanjuti data dari sana,\" ujarnya. Di tempat berbeda, Kepala BKAD BU, Fitriansyah, S.STP, MM, menyampaikan, saat ini daerah belum bisa menegas soal asumsi Silpa. Menurutnya, selain masih dalam masa anggaran berjalan APBD murni. Sedangkan untuk sektor belanja pegawai, wabil khusus pengadaan CPNS dan PPPK, juga masih dalam proses. \"Yang jelas, soal anggaran ini tetap menunggu dasar hukum pastinya. Dari sisi anggaran, daerah sudah mengalokasikan anggaran sesuai dengan formasi yang dibuka,\" tukasnya. (bep)