BENGKULU RU.ID - Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen penuh untuk melakukan pemberantasan mafia tanah yang ada di Provinsi Bengkulu. Ini disampaikan Asisten I Setdaprov Bengkulu, Khairil Anwar. Menurutnya, kemarin (Selasa, red) pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi inventaris data tanah teridentifikasi konflik dan mafia tanah di Kota Bengkulu.
\"Rakor ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI. Kemudian hasil Rakor Pak Gubernur dan Walikota beserta jajaran beberapa waktu lalu, yang mana salah satunya adalah pembahasan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tanah hingga dapat memicu konflik, serta keberadaan mafia tanah,\" ungkap Khairil, Rabu (23/3).
Ia menerangkan, dalam menindaklanjuti permasalahan itu, langkah yang harus dilakukan antara lain mengidentifikasi permasalahan yang ada.
\"Selain itu juga berkaca pada usulan-usulan yang saat ini sedang digarap terkait dengan usulan perubahan kawasan. Dari rapat itu ada beberapa permasalahan yang sudah didata ataupun persoalan yang mungkin muncul,\" katanya.
Disisi lain, Khairil menyampaikan, terkait mafia tanah, Pemprov Bengkulu telah memiliki tim dan siap untuk bersinergi bersama pihak BPN dan Kejaksaan dalam menindak mafia tanah yang merugikan masyarakat.
\"Jadi pasti kita tindak, pertama kita di pemerintah daerah punya tim penyelesaian permasalahan non legitasi, juga dijajaran BPN dan Kejaksaan itu ada Satgas Mafia Tanah,\" tutupnya. (tux)