Tindak Lanjut Kerusakan Jalan Poros di Pulau Enggano

Dibawa Dalam Paripurna, Dewan Dapil II Kompak Minta Segera Ditangani BENGKULU RU.ID - Kondisi jalan poros di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara yang kian memprihatinkan, sempat dibawa dalam paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (21/3). Setelah itu anggota DPRD provinsi terutama dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah, kompak meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu segera melakukan penanganan. \"Sejak awal sudah saya sampaikan, membangun Enggano itu sebenarnya tidak sulit ketika pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten bersinergi. Karena Enggano itu merupakan salah satu pulau terdepan di Indonesia, sehingga pendanaan atau pembiayaan untuk pembangunan bisa bersumber dari anggaran pusat, provinsi, dan kabupaten,\" tegas, Tantawi Dali, S.Sos, MM. Menurutunya, dalam rapat bersama Dinas PUPR Provinsi beberapa waktu lalu, masalah Enggano ini juga sudah disampaikan. Dimana Dinas PUPR menyatakan pembangunannya sedang direncanakan dengan tetap menunggu pendanaan dari pusat. Memang tahun ini sulit mengalokasikan anggaran untuk Enggano, karena APBD Provinsi hanya Rp 2,8 triliun yang tahun sebelumnya Rp 3,4 triliun. \"Tapi karena kondisi jalan poros di Pulau Enggano yang merupakan kewenangan Pemprov itu sangat memprihatinkan, kita minta OPD terkait segera melakukan penanganan terlebih dahulu. Walaupun penanganan yang dilakukan masih bersifat darurat. Kalau nanti defisit APBD tidak lagi, saya siap mempertanggungjawabkan dalam memperjuangkan anggaran untuk Enggano karena Enggano itu masuk dalam Dapil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu juga,\" kata Tantawi. Ia menambahkan, sebagai wakil rakyat dari Dapil II, pihaknya sudah pernah memperjuangkan anggaran pembangunan untuk Pulau Enggano. \"Pertama itu sebesar Rp 18 miliar. Tahun berikutnya dialokasikan anggaran Rp 42 miliar, tapi karena tahun sebelumnya itu bermasalah secara hukum, akhirnya Rp 42 miliar kembali ditarik pemerintah pusat,\" beber Ketua Fraksi NasDem ini. Desakkan serupa juga disampaikan, H. Sujono, SP, M.Si, harusnya Pemprov dapat memprioritaskan penanganan jalan poros di Pulau Enggano tersebut. \"Sebenarnya tak ada alasan bagi Pemprov ketika tidak ada anggaran. Karena anggaran pemeliharaan rutin ada. Kemudian kalau sifat penanganannya darurat, bisa menggunakan Biaya Tidak Terduga (BTT),\" ujar Politisi PKS ini. Ditambahkan Raharjo Sudiro, S.Sos, terkait masalah ini harusnya Pemprov sedikit peka dengan kepentingan masyarakat, karena bagaimanapun juga jalan poros tersebut merupakan urat nadi perekonomian masyarakat setempat. \"Jadi wajar ketika kita mendesak agar Pemprov segera bersikap menangani jalan poros Enggano itu,\" sampai pria yang akrab disapa Jojok. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri, S.Sos, MM menyampaikan, karena kedepan pembangunan Enggano itu bakal ditangani pusat, pihaknya berharap dapat segera dilakukan. \"Meskipun demikian kitapun minta ini segera disikapi,\" singkat Ihsan Fajri sebelum menutup paripurna yang dihadiri Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah secara virtual. (tux)