Pilkades Terancam Tertunda

ARGA MAKMUR RU.ID - Anjlok anggaran operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Bengkulu Utara (BU), agaknya mulai membuat kalangan \"legislator\" desa gerah. Kabarnya, BPD kini tengah menggagas sebuah aksi, untuk mempertanyakan kasus anjlok anggaran operasional selama dua tahun berturut-turut itu. Kalender kontestasi Pilkades sendiri, menempatkan posisi strategis BPD. Tandem eksekutif desa itu, bertugas membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD): panitia adhoc penyelenggara Pilkades yang bakal dihelat 6 Juli mendatang itu. Ketua Forum BPD Kabupaten Bengkulu Utara (BU) sekaligus Ketua Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) BU, M Hatta, waktu dikonfirmasi Radar Utara, mengamini kalau pihaknya tengah membahas anjloknya tunjangan BPD yang kini tinggal Rp 1 juta, setahunnya itu. Gerah di kalangan BPD sendiri lumrah. Pasalnya, di tahun 2020 memiliki tunjangan sebesar Rp 2,5 juta. Berlanjut turun lagi menjadi Rp 2 juta setahunnya, pada 2021. \"Dan 2022 ini, tunjangan kami diturunkan lagi, menjadi Rp 1 juta. Inilah yang ingin kamu pertanyakan ke pemda,\" ujar Hatta, kemarin. Selain itu, Hatta juga menyampaikan, audiensi yang tengah dirancang pihaknya ke pemerintah daerah adalah memperjuangkan besaran tunjangan. Dia berharap, bisa setara dengan ASN Golongan 2a yang kini menjadi rujukan siltap perangkat desa. Adapun tunjangan BPD saat ini, untuk Ketua di angka Rp 1.450.000/bulan, Wakil Ketua Rp 1.000.000/bulan, Sekretaris Rp 900.000/bulan dan anggota Rp 750.000/bulan. \"Kami belum memastikan kapan menggelar audiensi. Cuma persoalan ini, sudah menjadi pembahasan organisasi,\" kata Hatta yang memiliki anggota 1.190 orang itu. (bep)