Banyak PAUD Negeri Tanpa Kepsek ASN

ARGA MAKMUR RU.ID - Perombakan jajaran penyelenggara pemerintahan di sektor kependidikan, agaknya harus segera dilakukan. Pasalnya, dari sisi efektifitasnya; setidaknya 6 Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini atau Paud Negeri di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) diketahui belum memiliki kepala sekolah ASN. Baru lima Paud dari total 12 Paud pelat merah yang kini ada di daerah. Manajemen ASN di lingkungan penyelenggaraan Paud sendiri, saat ini setidaknya memiliki lebih dari puluhan ASN potensial yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan dengan layanan pendidikan diantaranya; Taman Kanak-Kanan, Penitipan Anak dan Kelompok Bermain. Hanya saja, terpantau kini total ASN itu bergumul pada jumlah sekolah yang tdak representatif. Penyegaran organisasi di lini pendidikan sendiri, harus memperhatikan tahun anggaran berjalan. Dimana, dalam Transfer Keuangan ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang kini sudah menjadi bagian APBD BU TA 2022 itu, memiliki Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan senilai Rp 23,1 miliar, sektor pendidikan Paud mendapati ploting sebesar Rp 689,7 juta. Kepala Dispendik BU, Dr H Agus Haryanto, SE, MM melalui Sekretaris, Drs H Bambang Pramana Budi, M.Pd, memastikan kalau daerah sangat konsen akan penyelenggaraan kerja-kerja di sektor pendidikan ini. Soal keberadaan jumlah Paud yang belum memiliki kepala sekolah berstatus ASN, Bambang menyampaikan, daerah akan mengambil langkah administratifnya. \"Tentu ditindaklanjuti dengan serius soal ini. Hanya saja, harus diproses tentunya,\" ujarnya, kemarin. Desas-desus soal persiapan perombakan sektor pendidikan, juga terus menjadi perhatian publik beberapa waktu terakhir ini. Apalagi, hal serupa juga sudah dilakukan di tingkat SLTA yang kini menjadi kewenangan provinsi. Untuk Bengkulu Utara sendiri, setidaknya ada 310 sekolah mulai dari tingkat PAUD,SD hingga SMP, yang tahun ini pun bakal menjadi motor penyelenggaraan kerja anggaran yang sudah diploting pusat, salah satunya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta DAK. Soal mutasi ini, Dinas Pendidikan masih menutup rapat kepastiannya. Hanya saja, membenarkan tengah melakoni evaluasi kinerja jajarannya. \"Karena sifatnya kan penyegaran, agar organisasi lebih berjalan baik. Tentu melalui evaluasi dan bilamana diperlukan tentu akan dilakukan oleh daerah,\" terangnya, diplomatis. Sekadar mengulas, membaca penjabaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang kini sudah menjadi postur APBD 2022, Dana Alokasi Khusus atau DAK Fisik Reguler, sektor pendidikan tahun depan, bakal mendapati anggaran sebesar Rp 23,1 miliar. Angka tersebut disokong dari dari Paud sebesar Rp 689,7 juta, SD sebesar Rp 11,1 miliar, SMP sebesar Rp 10,9 miliar dan Perpustakaan Daerah sebesar Rp 304,6 juta. DAK Non Fisik bidang Pendidikan, tahun ini juga dipapar gamblang pula oleh Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu. Besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun depan sebesar Rp 44,3 miliar, BOS Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp 4,7 miliar, BOS Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Rp 828,9 juta. Sedangkan untuk Tunjangan Profesi Guru atau TPG sebesar Rp 73,2 miliar, Tambahan Penghasilan Guru Rp 1,8 miliar serta Tunjangan Khusus Guru sebesar Rp 1,4 miliar. (bep)