“Kita laksanakan assessment dan tes lainnya. Untuk mendapatkan nilai, kemudian diputuskan mana yang layak dipertahankan dan mana pula yang tidak,” ungkapnya.
MUKOMUKO RU.ID – Sebanyak 567 guru dan tenaga kependidikan honor daerah (Honda) yang akan dirumahkan, tidak dilakukan begitu saja. Tapi terlebih dahulu, akan dilaksanakan assessment atau penilaian. Pemkab Mukomuko telah berencana bakal menggandeng perguruan tinggi Universitas Bengkulu (Unib), tepatnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Selain itu, informasinya untuk dana asessment itu telah diplotkan sekitar Rp 470 juta. Sebesar Rp 200 juta untuk assessment guru dan tenaga kependidikan PDPK ditingkat SD, lalu Rp 150 juta untuk ditingkat SMP dan Rp 120 juta untuk ditingkat PAUD maupun TK. Mengenai akan adanya asessment tersebut, dibenarkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Mukomuko, Epi Mardiani, S.Pd. “Kita laksanakan assessment dan tes lainnya. Untuk mendapatkan nilai, kemudian diputuskan mana yang layak dipertahankan dan mana pula yang tidak,” ungkapnya. Dilibatkannya pihak Unib karena dianggap sebagai lembaga yang kompeten. Dan assessment pun tidak hanya pada guru tapi juga PDPK yang bertugas sebagai tenaga kependidikan. Mereka yang bertugas sebagai tata usaha (TU), pustaka, labor maupun penjaga sekolah, juga dilakukan hal serupa. “Mengenai bagaimana materi assessmentnya, kita serahkan ke UNIB. Mungkin berbeda untuk guru dengan tenaga kependidikan. Makanya kita sampaikan ke Unib, PDPK ini bertugas sebagai apa saja dan berapa jumlahnya,” katanya. Saat ini, pihaknya tengah melakukan pendataan. Untuk memastikan jumlah guru yang berstatus PDPK di lembaga PAUD, SD, dan SMP. Dan tenega kependidikan. Selain itu, juga mendata sekolah mana saja yang sebenarnya masih kekurangan guru. Dan juga sekolah yang gurunya sudah berlebih. “Kita yakini, banyak sekolah yang sekarang itu berlebih gurunya. Akibatnya, guru yang sudah sertifikasi menjadi kekurangan jam mengajar di sekolah itu. Makanya ini kita data semuanya dulu,” ujarnya. Dalam pendataan ini, pihaknya akan melibatkan pengawas sekolah dan pengawas guru. Diharapkan dari pendataan itu pula, didapatkan data terbaru jumlah guru dan tenaga kependidikan PDPK yang masih ada. Sebab sebagian dipastikan ada yang sudah mengundurkan diri dan sudah meninggal dunia. “Akan didata dulu, mana yang tidak aktif lagi. Termasuk yang sudah meninggal dunia,” katanya. Soal seleksi bagi guru dan tenaga kependidikan itu, selain hasil assessment. Pihaknya juga akan melihat tingkat kedisiplinan, kinerja dan inovasi dari yang bersangkutan. Termasuk melihat mana saja yang bertugasnya di lembaga pendidikan atau sekolah berstatus swasta. “Ada sebagian itu bertugasnya di sekolah swasta. Mestinya ditanggung mereka. Terlebih lagi di lembaga PAUD yang paling banyak,” sebutnya. Sedangkan untuk faktor umur, sementara ini kemungkinan besar bukan jadi penilaian yang utama. Namun untuk kepastiannya, Dinas terlebih dahulu akan membentuk tim seleksi. Kemudian tim inilah yang membahas dan memutuskan indikator penilaian. “Kita tetap berupaya, jangan sampai ada dirugikan. Kita akan bentuk tim seleksi, kemudian dikaji apa saja persyaratan yang menjadi kriteria penilaian. Apa-apa saja yang jadi ketentuan, diputuskan tim seleksi nantinya,” terangnya. (rel)