Silpa Bisa Tambah Miliaran, Pemkab BU Anggarkan Rp 2,5 M Penyertaan Modal

ARGA MAKMUR RU.ID - Mencermati hasil seleksi pengadaan pegawai baik formasi CPNS dan PPPK guru dan non guru, proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang diproyeksi Rp 27 miliar, bisa lebih dari itu. Pasalnya, dari total formasi CPNS yang dibuka oleh Pemda Bengkulu Utara (BU), tidak terisi penuh. Kondisi yang sama juga terjadi untuk formasi PPPK Guru. Sebelum ada seleksi tahap 3, dipastikan saat ini 256 formasi guru PPPK, masih belum terisi. Kalau merujuk dengan asumsi besaran pendapatan PPPK di angka Rp 3,5 juta perbulannya, maka 256 formasi itu sudah disediakan setidak-tidaknya Rp 10,75 miliar. Angka ini, minus hitungan gaji 13 dan 14. Pasalnya, dengan total pengadaan pegawai tahun lalu, implikasi anggaran yang wajib diampu sendiri oleh APBD 2022, membuat belanja pegawai meningkat Rp 33 miliar. Tahun lalu pos belanja yang terus jadi sorotan pusat itu, sudah di angka Rp 511 miliar. Sedangkan postur APBD BU tahun ini di angka Rp 1,1 triliun. Kepala BKP-SDM Bengkulu Utara (BU), Drs H Setyo Budi Raharjo, MM, mengaku belum mengetahui persis jadwal lanjutan seleksi tahap 3. Dia mengatakan, khusus untuk seleksi PPPK Guru, diampu langsung oleh Kemendikbudristek selaku panitia seleksi nasional. \"Masih menunggu pusat. Karena proses seleksinya tidak melibatkan BKN,\" ujarnya, kemarin. Sebelumnya, Kepala Dispendik Bengkulu Utara (BU), Dr H Agus Haryanto, SE, MM, menyampaikan dari dua seleksi pengadaan pegawai jalur PPPK yang sudah digelar pemerintah, data peserta yang dinyatakan lulus setelah melewati masa sanggah dan pengumuman pascasanggah, 308 orang dinyatakan lulus seleksi dan sudah ada yang mengikuti pemberkasan (selkom tahap 1,red) yang tahap pemberkasannya harus rampung pada 9 Januari itu. \"Hasil selkom tahap 1 dan 2, dari 308 peserta yang lulus;221 peserta adalah GBD. Tahap 1 ada 143 GBD yang lulus. Sedangkan tahap 2 sebanyak 78 GBD,\" paparnya. Selain GDB, kata dia, peserta yang lulus PPPK Guru adalah honorer yang ada di sekolah. \"87 peserta merupakan honorer sekolah non GBD,\" ungkapnya. Mengutip paparan eksekutif pada pengesahan APBD 2022 lalu, tercatat selisih asumtif anggaran dalam KUA-PPAS dan TKDD 2022 senilai Rp 107 miliar, membawa postur APBD Bengkulu Utara tahun dengan senilai Rp 1,177 triliun itu, turut memperlebar jurang defisit anggaran. Proyeksi anggaran yang dibuat dalam Perda tentang APBD 2022 yang disahkan dewan 30 November 2021 Pukul 16.00 WIB itu, mencatat terjadi kekurangan anggaran belanja sebesar Rp 24,4 miliar. Membaca data-data yang dipapar dalam Perda APBD yang tengah melaju ke tahapan verifikasi Gubernur itu, turut menjelas adanya belanja hibah senilai Rp 52 miliar. Kekurangan anggaran itu bakal ditutupi dengan pembiayaan netto daerah. Ada pula item anggaran yang berkumpul di slot Belanja Operasi yang bertotal Rp 825 miliar, termasuk Belanja Hibah senilai Rp 52 miliar lebih dan Bansos senilai Rp 250 juta. APBD tahun ini mencatat masih memiliki Sisa Lebih Pembiyaaan Anggaran (Silpa) senilai Rp 27 miliar. Tepatnya, Rp 26,9 miliar. Pemda juga tetap keukeuh melakukan penyertaan modal senilai Rp 2,5 miliar. Penelusuran Radar Utara, dari total pengumpulan pundi-pundi daerah dari pajak daerah, penghujung bulan Oktober lalu, daerah ini sudah menghimpun Rp 11,2 miliar lebih dari total target Rp 15,3 miliar. Pendapatan tertingginya disokong dari Pajak Penerangan Jalan senilai Rp 6,6 miliar yang tahun lalu ditarget Rp 9,3 miliar, PBB P2 senilai Rp 1,4 miliar dari total Rp 2,4 miliar, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya senilai Rp 1,6 miliar. Ada juga Pajak BPHT senilai hampir satu miliar, kurang seratus juta. Daerah juga memploting anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) senilai Rp 15 miliar. (bep)