Fisik e-KTP Bakal Dihapus?

ARGA MAKMUR RU.ID - Digitalisasi sistem layanan publik, mulai bergeser ke e-KTP. Pemerintah pusat juga tengah ancang-ancang menghapus fisik e-KTP yang menjadi basis data tunggal itu. Tapi daerah pun belum memastikan soal ini. Wacana pemerintah menjadikan Nomor Induk Kependudukan atau NIK, sebagai basis Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP) yang masih menimbulkan anggapan samir di masyarakat, juga diterima gamblang informasinya oleh daerah. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Bengkulu Utara (BU), Suwanto, SH, MAP, saat dikonfirmasi soal ancang-ancang digitalisasi e-ktp, tak membantah soal ini. Maklum saja, daerah ini kembali menjadi jujugan program yang masih di tataran pilot project yang dimotori Dirjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu. Bengkulu Utara berjejer di barisan 50 kabupaten/kota di Indonesia, dalam persiapan digitalisasi itu. \"Sudah mulai dilakukan. Tapi masih lebih kepada sistemnya ya. Karena sifatnya daerah lebih kepada sumber daya. Sedangkan teknis digitalisasi yang masih dalam proses itu, dilakukan oleh pusat; Dirjen Dukcapil,\" ujar Suwanto, kemarin. Secara detil, Suwanto juga belum memberikan paparan gamblang soal digitalisasi e-ktp yang kini masih tahap uji coba ini. Kiraannya, kata dia, migrasi jenis dokumen fisik menjadi digital itu, salah satunya mengantisipasi kasus kehilangan dokumen-dokumen penting. Pasalnya, kata dia, e-ktp nantinya bisa diakses dalam sebuah barkode yang akan ditanamkan ke telpon pintar pemilik data. Ditanya soal teknis NIK menjadi NPWP, Suwanto juga menyampaikan saat ini daerah masih belum mendapatkan informasi detil soal wacana yang muncul dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu. \"Tapi fisik e-ktp saat ini masih tetap dicetak. Digitalisasi ini, sifatnya masih dilakukan oleh pusat saja,\" terangnya. Digitalisasi sistem dan jenis dokumen yang kini terus dikembangkan oleh pusat, turut menjadi buah pemikiran baru di masyarakat, tapi juga menjadi peluang baru oleh masyarakat pebisnis; khususnya telpon pintar. \"Tapi gimana kalo warga tidak punya hp pintar?\" celetuk Rarasmoro, salah satu pegiat seni di daerah, kemarin. Dia berharap, rencana digitalisasi layanan publik oleh pemerintah itu, perlu diberangisosialisasi secara massiff lewat ruang-ruang publik. Utamanya; media massa. \"Digitalisasi ini memang baik dan adaptif, seturut perkembangan zaman. Tapi, perlu dipersiapkan. Karena boro-boro hp pinter. Masih ada saudara kita yang sulit beli beras. Ini persoalan yang juga harus difikirkan bersama,\" pungkasnya. (bep)