Foto. Tantawi Dali
BENGKULU RU.ID - Pada APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2022 mendatang, tidak ada alokasi anggaran untuk pembangunan peningkatan ruas jalan provinsi di Kabupaten Bengkulu Utara. Mengetahui kondisi itu, anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Tantawi Dali, S.Sos, MM tetap meminta perbaikan jalan melalui pemeliharaan.
\"Pada APBD TA 2022 diketahui anggaran untuk pembangunan infrastruktur sangat minim jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Itupun sudah kita bahas dalam rapat anggaran antara Banggar DPRD dengan TPAD Provinsi beberapa waktu lalu. Tapi dalam rapat sudah saya sampaikan, kalaupun belum bisa dilakukan peningkatan, setidak-tidaknya pemeliharaan,\" ungkap Tantawi.
Dimana, lanjut Tantawi, perbaikan ruas jalan provinsi melalui pemeliharaan disetujui Sekdaprov selaku Ketua TAPBD Provinsi pada tahun depan.
\"Masalah direalisasikan atau tidak, kita lihat saja komitmen Sekdaprov. Tapi yang jelas perbaikan melalui pemeliharan itu salah satu alternatif, ditengah minimnya ketersediaan anggaran,\" tegas Tantawi, Selasa (16/11).
Menurutnya, ruas jalan provinsi yang sangat urgen diperbaiki itu seperti link Padang Jaya tembus ke Lebong. Itu satu-satunya penghubung antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Lebong.
\"Kemudian link Kerkap-Tanjung Agung Palik-Gunung Selan juga kita minta dialokasikan pemeliharaannya. Karena link jalan ini sangat vital menuju Ibukota kabupaten,\" kata Politisi NasDem ini.
Sementara itu, sambungnya, di Kabupaten Benteng pernah diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp 80 miliar untuk pembangunan ruas jalan provinsi link Lubuk Sini-Lubuk Durian.
\"Namun kita kurang tahu pasti terealisasi atau tidak. Yang jelas kita berharap juga dapat dibangun, karena sejak zaman Gubernur Pak Soeprapto dulu sampai saat ini belum selesai,\" ujarnya.
Lebih jauh dikatakannya, terkait turunnya pendapatan ini pihaknya cukup prihatin. Meskipun demikian tidak etis juga kondisi ini malah saling menyalahkan.
\"Semuanya dampak pandemi Covid-19. Semua itu bukannya karena pendapatan berkurang, hanya saja anggaran belum cukup. Makanya kita juga tidak bisa ngotot, karena memang anggarannya tidak ada,\" singkat anggota DPRD Provinsi Dapil BU dan Benteng ini. (tux/prw)