Lagi, Jalan Masyarakat ‘Dibubur’ Angkutan BB

NAPAL PUTIH RU.ID - Untuk kesekiankalinya, paska aksi pemblokiran jalur jalan lintas Napal Putih via Kecamatan Pinang Raya tepatnya di Desa Gunung Payung, dikeluhkan warga. Bahkan, Kamis (21/1) sekira pukul 17.00 WIB kemarin, puluhan kendaraan baik roda empat maupun roda dua yang melaju dari arah Pinang Raya ke Napal Putih dan sebaliknya, tertahan di lokasi. Pasalnya, jalur jalan itu sudah \'dibubur\' menjadi lumpur oleh kendaraan angkutan batu bara dengan kapasitas beban muatan lebih dari 15 ton. \"Perusahaan tidak bertanggungjawab, tidak pernah peduli dan tidak pernah mau tau urusan masyarakat,\" kesal Mulyadi didampingi Sumarji dan beberapa warga lainnya. Pria yang dikenal aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan di Bumi Ketrina ini mengatakan, jalur jalan yang membentang di Desa Gunung Payung ini merupakan jalan masyarakat, berdampingan dengan jalan yang dibangun oleh perusahaan pertambangan batu bara khusus untuk angkutan hauling. Sayangnya, kata dia, jalan khusus hauling sudah hancur dan tak bisa dilalui sehingga angkutan perusahaan yang membawa muatan mencapai puluhan ton itu, masuk ke jalan masyarakat yang dibangun oleh pemerintah. \"Sudah hancur semua, jadi bubur lumpur dan tidak bisa dilalui. Sudah berulangkali disampaikan ke perusahaan, warga sudah berulangkali melakukan aksi tapi perusahaan masih tutup mata,\" kesalnya. Dikisahkan Mulyadi, kejadian kemarin sore, menyebabkan puluhan kendaraan roda empat dan roda dua yang merupakan warga dari berbagai daerah, menuju ke Napal Putih, Ulok Kupai dan sebaliknya, harus tertahan. Jalur jalan ini, kata dia, lumpuh total sehingga Ia bersama beberapa pengendara lain berinisiatif untuk melakukan aksi memprotes kondisi ini. \"Setelah kita protes, baru ada alat berat. Sekedar membersihkan agar bisa lewat sesaat, belum ada niat untuk upaya perbaikan jangka panjang,\" ketus anggota BPD Bukit Berlian ini, dikutip dari SKH Radar Utara. Mulyadi memastikan, jika tidak ada tindakan konkret dari perusahaan dan dari pihak terkait untuk melakukan perbaikan jalan ini. Pihaknya akan menggalang massa untuk melakukan aksi baik ke kabupaten maupun ke provinsi dalam rangka menuntut hak warga untuk menikmati fasilitas mobilisasi yang layak. \"Kami warga negara, punya hak yang sama bukan memprioritaskan perusahaan. Itu jalan rakyat, dibangun dari uang rakyat dan dihancurkan oleh perusahaan. Mana tanggungjawab perusahaan, mana peran pemerintah dan pihak terkait,\" gusarnya. (sig)