Pemkab Berebut Anggaran Rp 400 Miliar

ARGA MAKMUR RU.ID - Kerusakan parah Pasar Purwodadi Arga Makmur pasca terbakar April lalu, normalisasinya bergantung dengan dana pusat. Apalagi daerah sudah berujar, tidak memungkinkan hanya ditopang lewat APBD. Bupati Bengkulu Utara (BU), Ir. H. Mian sendiri pernah menegas opsi yang paling memungkinkan dilakukan adalah keroyokan anggaran. Itu bermakna, selain APBD kabupaten dan atau provinsi, pemulihan pasar induk kembali pada kondisi sedia kala, sangat perlu ditopang anggaran pusat. Terpantau, kini terdapat anggaran pusat itu, angkanya sebesar Rp 400 miliar. Cuma, angka kumulatif yang nantinya akan menjadi dana Tugas Pembantuan atau TP saat kucur daerah, kini sudah ditunggu oleh lebih kurang 700 proposal yang berasal dari daerah-daerah. Slot angggaran itu, berada di pos anggaran yang dikelola oleh Direktur Sarana Distribusi Logistik, Kementerian Perdagangan. Proposal usulan pembangunan pasar, sudah disampaikan daerah pada April lalu. Hanya saja, belum diketahui pasti, apakah antrean 700 daerah yang disampai kementerian itu, salah satunya adalah proposal dari daerah ini. Pusat hanya mensinyalkan, kepastian pembagian anggaran tersebut akan disampai pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Plt Kepala Dinas Perdagangan BU, H. Suharlan, SPd, M.Pd, menegaskan, anggaran yang kini tengah dilobi daerah itu, merupakan jenis anggaran yang tidak termasuk dalam TKDD yang sudah dirilis Kementerian Keuangan. jenisnya anggaran Tugas Pembantuan (TP). Dia mengamini kini terdapat anggaran senilai Rp 400 miliar yang penggunaannya, tengah dalam verifikasi proposal oleh pihak kementerian. Antre proposal yang ada di pusat itu jumlahnya mencapai 700-an proposal dari berbagai daerah. \"Kepastian ploting anggarannya akan dikonfirmasikan pusat di akhir-akhir tahun ini sampai dengan Januari 2022. Kita terus melakukan komunikasi dengan pusat, agar proposal yang sudah disampaikan daerah pada April lalu itu, bisa diakomodir dari sisi anggarannya,\" pungkasnya. Dalam desain pembangunan pasar modern yang sudah dilakukan oleh daerah, Suharlan menyampaikan kebutuhan anggaran untuk pembangunannya mencapai Rp 74 miliar. Selain melobi Kementerian Perdagangan. Daerah juga melakukan upaya agar kebutuhan anggaran itu, bisa diakomodir lewat kementerian lain. Proyeksi anggaran yang di atas Rp 12 miliar itu, turut ditembuskan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Meski, kondisi yang sama juga terjadi di kantornya Menteri Basuki itu; lobian daerah yang tengah antre mencapai seribuan proposal. \"Kita masih terus melakukan komunikasi intens,\" pungkasnya. (bep)