BLT DD Muara Santan Tertunggak 7 Bulan

4 Dari 21 KPM, Terima 9 Bulan

NAPAL PUTIH RU.ID - Selain Siltap perangkat desa dan serapan pembangunan fisik dari DD TA 2021 yang diduga bermasalah. Dugaan carut marutnya pengelolaan ADD/DD TA 2021 di Desa Muara Santan Kecamatan Napal Putih, juga berdampak serius pada realisasi program prioritas yang menjadi atensi pemerintah pusat dan daerah berupa BLT-DD. Informasi yang berhasil dihimpun RU di lapangan, Sabtu (9/10) kemarin. Pemdes Muara Santan, dikabarkan sudah melakukan pencairan DD untuk mengakomodir program BLT-DD bagi 21 KPM, selama sembilan bulan (Sampai September,red). Namun fakta di lapangan menyebutkan, dana bantuan yang sudah diterima dan dicairkan oleh desa itu, belum didistribusikan seluruhnya, kepada KPM yang berhak menerima. Penelurusan wartawan koran ini, dari total anggaran BLT-DD sembilan bulan yang sudah diterima oleh desa, hanya empat KPM yang menerima hak berupa BLT-DD sembilan bulan. KPM yang menerima bantuan tunai Rp 300 ribu/bulan itu, terletak di wilayah Trans Lapindo atau tepatnya Dusun III dan IV. Kondisi memprihatinkan terjadi dan dialami 17 KPM di Dusun I dan II. Dipastikan, sejak pemberian BLT-DD dua bulan jelang lebaran Idul Fitri hingga sekarang (Oktober,red), khusus KPM BLT-DD di dusun I dan II ini, belum menerima bantuan uang tunai lanjutan untuk bulan ketiga sampai bulan kesembilan, bersumber dari DD yang telah dicairkan ke rekening desa tersebut. \"Kami bingung. Kenapa BLT-DD kok belum ada kabar untuk dicairkan lagi ke masyarakat. Terakhir, kita ikut dan memantau langsung pencairan BLT-DD untuk 21 KPM jatah dua bulan. Berita acaranya ada dengan kita (BPD), sampai sekarang, belum ada kabar pencairan lagi. Masyarakat khususnya di dusun I dan II sempat menanyakan ini kepada kami. Kenapa kok belum cair lagi?,\" ujar Ketua BPD Muara Santan, Mulyadi. Berangkat dari rasa penasaran itu, Mulyadi mengaku, sempat menanyakan persoalan realisasi BLT-DD ini kepada Pemdes melalui bendahara desa. Mulyadi mengaku terkejut dengan pernyataan bendahara yang mengeklaim, pencairan BLT-DD yang dilakukan desa, sudah memasuki jatah bulan kesembilan. \"Yang di kadun III dan IV sudah sembilan bulan. Berarti yang di dusun (I dan II) belum dibagikan karena sesuai data pencairan yang seharusnya direalisasikan, sudah sembilan bulan. Waktu pencairan, saya diamanati untuk membawa uang BLT tiga orang khusus untuk warga di Tran pak. Kata pak Kades, untuk warga yang di dusun (I dan II), beliau yang mau bagikan,\" beber Mulyadi, menirukan keterangan bendahara desa saat dikonfirmasi terkait realisasi BLT-DD. Menyikapi kondisi tersebut, Mulyadi kecewa dan menilai jika penyaluran BLT-DD oleh desa tidak berjalan sesuai ketentuan yang ada. Harusnya, kata Mulyadi, dana BLT-DD yang diklaim bendahara sudah memasuki pencairan sampai bulan kesembilan, bisa direalisasikan merata kepada KPM yang berhak menerimanya. \"Total KPM BLT-DD ada 21 orang. Tiga orang KPM, statusnya sudah meninggal dunia. Empat KPM ada di dusun III dan IV (Trans Lapindo) sedangkan sisanya, ada di dusun I dan II yang sampai sekarang baru menerima dua bulan BLT-DD. Tentu kami selaku BPD merasa bingung dengan kebijakan desa. Harusnya BLT-DD dibagikan merata sesuai data KPM yang berhak menerima. Tidak pilih-pilih seperti ini,\" ujarnya dengan nada kesal. Lebih jauh Mulyadi mengaku, sudah mengkroscek realisasi BLT-DD ke KPM di dusun I dan II yang kabarnya, baru menerima dua bulan BLT-DD dari desa. Dari hasil kroscek di lapangan, kata dia, membenarkan bahwa sebagian besar KPM di dusun I dan II baru menerima BLT-DD sebatas jatah dua bulan. \"Awalnya kita tidak percaya. Setelah mendengar informasi itu dan cek ke KPM yang bersangkutan, ternyata benar. KPM di dusun I dan II sampai hari ini, baru menerima dua bulan BLT-DD dari jatah sembilan bulan yang harusnya diterima sampai Oktober, ini. Lebih pastinya, bisa ditanya langsung ke KPM. Benar atau tidak hal itu,\" bebernya. Terpisah, saat ditemui langsung oleh awak media, salah seorang KPM di Dusun II Desa Muara Santan, membenarkan bahwa dirinya dan beberapa KPM lain, baru menerima BLT-DD dari desa sebanyak dua bulan. \"Baru dua kali nak. Sudah dapat dari bulan Puasa kemarin. Sampai sekarang, belum ada lagi,\" ujar salah satu KPM di dusun II yang enggan disebutkan namanya dalam pemberitaan ini. Saat media ini sempat menanyakan terkait persoalan pembagian BLT-DD ini, pernah ditanyakan ke desa. Sejumlah KPM lainnya menyeletuk, hal tersebut sudah dilakukan. Namun, alasan pihak desa, dana yang untuk BLT-DD itu belum ada alias belum cair. Bahkan sejumlah KPM mengaku kaget dengan penyaluran BLT-DD di wilayah Trans Lapindo yang dikabarkan, sudah bulan kesembilan. \"Ya, alasannya belum ada duitnya. Dan kenapa yang di sana (Trans Lapindo, Red) kok bisa dapat ya?,\" timpal salah satu KPM lain dengan ekspresi terkejut, saat mendengar KPM di wilayah Trans Lapindo sudah mendapatkan haknya sampai bulan kesembilan. Sementara itu, Sekdes Muara Santan, Kustori, ketika disodor tanya oleh wartawan terkait pembagian BLT DD yang mestinya sudah masuk bulan ke sembilan dan fakta kinerja Pemdes yang baru mendistribusikan 2 bulan. Ia tak menyangkal informasi yang juga diamininya, telah disampaikan ke pihak kecamatan itu. Menurut Sekdes, pendistribusian BLT DD yang dilakukan Pemdes secara terbuka dan disaksikan oleh lembaga atau pihak-pihak terkait di lapangan, baru dilakukan untuk bulan I dan bulan II, langsung kepada penerimanya. \"Ya, kalo yang kami tau dan dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh pihak-pihak terkait. Baru dua bulan itulah, kalopun ada yang menerima atau sudah dibagikan untuk bulan ketiga dan seterusnya, kami belum tau,\" singkat Sekdes. Dikonfirmasi, Camat Napal Putih, Abdul Hadi, S.IP melalui Kasi PMD, Akbal, membenarkan informasi terkait pembagian BLT-DD di Desa Muara Santan yang belum diterima oleh seluruh KPM sesuai jatah yang diklaim oleh desa selama sembilan bulan itu. \"Menurut laporan desa ke DPMD BU, juga sempat seperti itu. Katanya sudah sembilan bulan (BLT-DD) dibagikan tapi temuan informasi dari BPD dan setelah dicek ke KPM khususnya di dusun I dan II, penerima BLTD DD mengaku, baru menerima jatah BLT-DD dua bulan. Kita sudah berikan nomor handphone (HP) KPM di desa untuk dicek langsung oleh DPMD BU,\" akunya, dikutip dari SKH Radar Utara. Diungkapkan Akbal, dalam proses pengusulan pencairan BLT-DD, desa tidak perlu mendapat rekomendasi dari pemerintah kecamatan. Asalkan, kata Akbal, dalam usulan desa turut melaporkan hasil realisasi BLT-DD yang sudah dibagikan untuk jatah bulan sebelumnya. Dan alokasi dana BLT-DD itu, kata Akbal, sudah ditransfer oleh pemerintah pusat sesuai kebutuhan desa dengan rincian untuk pencairan DD tahap I untuk lima bulan BLT-DD, tahap II untuk lima bulan dan tahap III ada dua bulan dengan total keseluruhan jatah BLT-DD yang harus diterima KPM, sebanyak 12 bulan atau satu tahun dengan nominal Rp 300 ribu/bulan/KPM. \"Pencairan DD untuk fisik dan BLT-DD, proses pengusulannya beda. Kalau usulan DD untuk fisik, harus melalui rekomendasi kecamatan. Sedangkan DD untuk BLT, diusulkan secara langsung oleh desa sesuai laporan realisasinya dan ini sesuai kebijakan percepatan penyaluran BLT-DD yang diberlakukan oleh pemerintah pusat ke desa. Setiap tahap pengusulan DD khusus BLT, sudah standby sesuai jatahnya. Pencairan DD tahap I ada jatah BLT-DD lima bulan, pencairan DD tahap II ada lima bulan lagi dan pencairan DD tahap III tersedia untuk jatah BLT-DD selama dua bulan. Total dalam TA ini, masyarakat menerima BLT-DD sebanyak 12 bulan,\" demikian Akbal. (sig)