Kompak, 9 Pemkab Minta Bantuan Bangun Infrastruktur ke Pusat

BENGKULU RU.ID - Sebanyak 8 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Provinsi Bengkulu kompak meminta bantuan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur di daerahnya masing-masing. Kekompakan itu terlihat saat 9 Bupati dan Wakil Bupati menyerahkan proposal yang merupakan usulan pembangunan infrastruktur melalui Komisi V DPR RI yang tengah melakukan kunjungan kerja di Provinsi Bengkulu, Senini (4/10). Bupati Bengkulu Utara, Ir Mi\'an mengatakan, sejauh ini kekuatan fiskal di daerah masih sangat rendah dan yang menjadi salah satu penghambatnya yakni pembangunan infrastruktur. \"Kita di Bengkulu Utara, APBD tahun ini hanya berkisar Rp 1,1 triliun. Dengan kekuatan fiskal yang sangat rendah, ditambah beban kerja yang berat akhirnya menyebabkan pembangunan tidak berjalan maksimal,” ungkap Mi\'an. Disisi lain, Mi\'an juga mengeluhkan kondisi jalan yang sangat rentan mengalami kerusakan akibat dilalui angkutan berat seperti kelapa sawit, CPO, batu bara dan karet. Sementara eskpor dari komoditi itu, royaltinya tidak bisa dirasakan daerah. “Sementara, kita di Bengkulu Utara hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari komoditas tersebut,” kata Mian. Tak jauh berbeda juga disampaikan Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi. Dengan kekuatan fiskal yang sangat rendah, akhirnya daerah kesulitan untuk mendukung program baik dari Pemerintah Pusat ataupun Provinsi. \"Makanya kita sangat berharap dukungan dari pusat dalam pembangunan infrastruktur ini,\" tegas Gusnan. Sementara itu, anggota DPR RI, Sudewo mengatakan, saat ini DPR RI tengah membahas perubahan UU No 38 tahun 2004 tentang jalan. Pembahasan ini merupakan inisiatif DPR yang bertujuan agar pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. “Jika revisi ini disetujui maka jalan provinsi, kabupaten dan desa yang dalam kondisi rusak diluar kemampuan keuangan daerah, perlu intervensi pemerintah pusat,\" terangnya, dikutip dari SKH Radar Utara. Berarti, sambung Sudewo, usulan Bupati ini bisa terkomodir. Hanya saja, jika nanti perubahan ini tidak membuahkan hasil, maka jalan provinsi dan jalan nasional maupun jalan kabupaten, harus melalui diskresi presiden. \"Untuk dikresi ini, bisa kita dorong Kementrian PUPR menyampaikannya kepada presiden secara langsung,\" jelas Sudewo. Dibagian lain, Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah mengatakan, selain beberapa usulan Bupati/Walikota, juga diharapkan pembangunanan irigasi, jalan dan jembatan oleh Cipta Karya, termasuk Program Bedah Rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar kuotanya ditambah. \"Jadi terkait infrastruktur kita juga semua paham, inilah yang menjadi kunci penggerak bisa majunya Provinsi Bengkulu,\" tutup Rohidin. (tux)