BENGKULU RU - Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Bengkulu, membuat Forum Komunikasi Komite (FKK) SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta Provinsi, terkesan galau. Dikutip dari SKH Radar Utara, Selasa (7/9/21). FKK bersama Komisi IV DPRD, berikut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) serta Bappeda Provinsi Bengkulu mengelar hearing terkait masalah itu, pada Senin (6/9). Ketua FKK SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta Provinsi Bengkulu, Achmad Tarmizy Gumay, SH, MH mengatakan, dikhawatirkan ketika SPP gratis, sekolah tidak bisa melakukan kegiatan. Walaupun sebenarnya, sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). \"Hanya saja, dana BOS itu tidak mencukupi. Ditambah lagi penggunaan dana BOS sudah ada juklak dan juknisnya,\" katanya. Dilanjutkannya, untuk menutupi kekurangan operasional sekolah itulah, seperti apa penanggulangannya. Kalau memang Pemprov mau menanggulangi, tentunya harus disiapkan dalam APBD Provinsi. \"Sebaliknya, pada saat melalui sumbangan pihak ketiga sepeti selama ini, secara tidak langsung bertentangan dengan program Pemprov,\" ungkap Tarmizi, usai hearing.
Maka dari itu, sambung Tarmizi, dalam hearing tadi (kemarin, red) pihaknya meminta solusi. Baik dari eksekutif ataupun legislatif. Mengingat program SPP gratis itu pasti berdampak pada keuangan sekolah. \"Terutama untuk mengejar target-target pendidikan. Jangan giliran target tidak tercapai, malah sekolah yang disalahkan,\" ujarnya. Menurutnya, banyak kegunaan uang bagi sekolah, misal untuk membayarkan honor guru dan Tata Usaha (TU). Kemudian, ketika siswa ingin pergi lomba dengan membawa nama sekolah, kerusakan gedung sekolah. \"Itu dari mana dananya. Sementra BOS sendiri, sama-sama kita ketahui jika hanya 25 persen yang bisa digunakan untuk keperluan seperti itu,\" tegasnya. Sementara itu, Kadis Dikbud Provinsi, Dr. Eri Yulian Hidayat mengatkan, permintaan FKK SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta, bersifat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Apalagi untuk mewujudkan tersebut memang perlu bergandengan tangan melalui Komite Sekolah. Belum lagi peran dan tanggung jawab pendidikan tidak hanya terletak pada Pemerintah saja, melainkan juga masyarakat. \"Maka dari itu, Komite Sekolah ingin mengambil peran membantu sekolah, melalui subsidi silang dari orang tua atau wali murid. Itikad baik pihak Komite Sekolah ingin membantu biaya pendidikan itu boleh-boleh saja, tapi untuk keputusan diperbolehkan berasal dari sumbangan pihak ketiga atau dibiayai dana APBD, harus kita bahas dulu regulasinya,” sampai Eri. Di bagian lain, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi, Dempo Exler, S.Ip, M.Ap mengemukakan, pihaknya berharap biaya pendidikan itu benar-benar gratis. “Namun dengan adanya berbagai usulan dari FKK, maka kita bahas dulu bersama eksekutif. Apalagi jika di APBD tidak teranggarkan, tidak menutup kemungkinan diberikan ruang kepada FKK untuk membantu sekolah nantinya,\" singkat Dempo.
Bubarkan Saja Komite SekolahSeorang orangtua siswa, Iwan menilai, sebaiknya Komite Sekolah dibubarkan saja. Karena secara tidak langsung, apa yang diperjuangkan FKK itu bukan menyuarakan kepentingan orangtua siswa, melainkan pihak sekolah. Apalagi ini berkaitan dengan program SPP gratis yang dicanangkan pemerintah, seharusnya itu didukung penuh agar terwujud. \"Ini giliran ada sekolah mewajibkan siswanya membeli buku, FKK malah tak bergeming. Padahal untuk buku siswa, sudah ada dana BOS. Kemudian sekolah yang mewajibkan siswanya membeli seragam melalui sekolah, yang kadang harganya tidak masuk akal. Pasti komite juga diam saja,\" sesal Iwan. Lebih jauh dikatakannya, dengan kondisi sulit di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, seharusnya FKK itu juga lihat kondisi para orang tua siswa. \"Jangankan untuk memberikan sumbangan ke sekolah, untuk mencukupi pembelian seragam saja orang tua kadang kesulitan. Namanya memang sumbangan komite, tapi nilainya dipatok,\" sindir Iwan. (tux)