Anggaran Konstan, Visi Misi Gubernur Sulit Terealisasi

BENGKULU RU.ID - Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu diprediksi bakal sulit terealisasi. Bahkan Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Bengkulu yang membahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, Edwar Samsi, S.Ip, MM mengaku pesimis kalau visi dan misi serta program yang berisikan janji kampanye itu bisa terwujud. \"Bagaimana tidak, dari bidang keuangan, proyeksi APBD Provinsi Bengkulu konstan dalam artian tidak ada peningkatan sama sekali yakni berkisar Rp 3,3 triliun. Bahkan perkiraan APBD tahun anggara (TA) 2023 itu hampir sama dengan TA 2019. Inikan sangat ironis sekali,\" beber Edwar diwawancari disela-sela pembahasan Raperda RPJMD Provinsi Bengkulu, Senin (26/7). Menurutnya, dengan prediksi APBD dalam RPJMD itu, pihaknya sangat pesimis visi misi serta program Gubernur dan Wagub yang disampaikan saat kampanye pada Pilkada serentak lalu, sulit terealisasi. \"Karena dengan prediksi nilai APBD tersebut, untuk mewujudkan rencana pembangunan daerah saja belum tentu bisa dilakukan. Apalagi mewujudkan program lainnya,\" sesal Edwar. Disisi lain, Edwar menyampaikan, dalam pembahasan RPJMD ini, salah satunya bertujuan untuk menyelaraskan janji kampanye Gubernur dan Wagub, seperti 18 program Rohidin-Rosjonsyah saat Pilkada lalu. \"Tapi dengan prediksi nilai APBD tersebut, tak menutup kemungkinan 18 program itu nantinya tidak bisa direalisasikan,\" katanya. Lebih jauh dikatakannya, meskipun demikian pihaknya tetap memberikan solusi kepada Pemprov agar nilai APBD bisa meningkat, yang tetap disesuaikan dengan aturan. Seperti menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengakukan pinjaman, mengusulkan kegiatan di Kementerian, kerjasama dengan Badan Usaha baik tingkat pusat ataupun daerah, dan beberapa solusi lainnya. \"Solusi ini kita sampaikan karena untuk mewujudkan visi misi serta program Gubernur dan Wagub tidak cukup dengan mengandalkan DAU atau DAK saja. Makanya kita juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bisa berinovasi. Terlebih saat ini dari total APBD kita, sekitar Rp 1,6 triliun habis untuk belanja pegawai saja,\" singkat Edwar. (tux/prw)