BENGKULU RU - Indeks literasi keuangan masyarakat di Provinsi Bengkulu terbilang masih sangat rendah, sehingga diketahui berdampak pada akses dan pengelolaan keuangan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga tidak memiliki perencanaan dan tujuan keuangan yang baik, penempatan instrumen investasi yang tidak tepat serta rentan terjebak oleh praktik investasi bodong. Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah menginstruksikan TPAKD Provinsi Bengkulu bersama OPD teknis, pihak lembaga keuangan dan instansi terkait lainnya, melaksanakan upaya peningkatan literasi dan akses keuangan masyarakat. \"Sehingga kondisi itu teratasi,\" ungkap Rohidin usai hadir dan membuka sekaligus memberikan pengarahan pada rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bengkulu Semester I Tahun 2021, Selasa (27/4). Menurutnya, terkait peningkatan literasi keuangan masyarakat ini, upaya menghilangkan kesenjangan akses terhadap lembaga keuangan antara masyarakat desa dan kota, kesenjangan akses dan aspek kontrol terhadap industri jasa keuangan antara laki-laki dan perempuan serta kesenjangan yang terjadi antara generasi old dengan generasi milenial harus menjadi perhatian TPAKD Provinsi Bengkulu dan pihak terkait. \"Selanjutnya terhadap 3 program unggulan TPAKD harus betul-betul diaplikasikan ke tengah masyarakat dengan menunjuk langsung eksekutornya. Selain itu, terlaksana dengan baik akses keuangan bagi perangkat desa/ pembukaan rekening bank melalui Dinas PMD Provinsi Bengkulu. Jadi simpul-simpul seperti ini, di samping meningkatkan indeks literasi keuangan,\" kata Rohidin. Bersambung.......... (Baca selengkapnya di Surat Kabar Harian Radar Utara, edisi Rabu, 28 April 2021) Atau berlangganan E-Paper Radar Utara melalui LINK INI
Indeks Literasi Keuangan Masyarakat Rendah
Rabu 28-04-2021,10:49 WIB
Editor : Redaksi
Kategori :