Di Air Besi, Banyak Desa Belum Bayar Pajak DD

AIR BESI RU - Sebagian besar desa di wilayah Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara belum melakukan kewajibannya melunasi pembayaran pajak Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD) tahun anggaran 2020. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) percepatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) yang digelar oleh Pemerintah Kecamatan Air Besi, pada Kamis (7/1/2020) di Aula Kantor Camat Air Besi. Data dihimpun Radar Utara, kewajiban pembayaran pajak itu ditaksir mencapai ratusan juta. Pasalnya, 8 desa dari 15 desa yang ada sama sekali belum melakukan pembayaran Pajak DD/ADD dan hanya sebagian yang telah melakukan pembayaran namun statusnya belum lunas. Camat Air Besi, Ajiansyah,A. Ma.Pd melalui Sekcam, Dairmansyah, S.Ip ketika dikonfirmasi RU membenarkan hal itu. Ia mengakui jika masih banyak desa yang hingga saat ini belum melunasi pajak DD/ADD. \"Benar. Kami menemukan masih banyak desa yang belum membayar pajak DD dan ADD tahun 2020 lalu,\" ujarnya. Padahal kata Sekcam, pajak ini merupakam salah sath syarat mutal penyampaian LPPDes kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. \"Selain harus melampirkan bukti lunas pajak DD/ADD. Desa juga harus melampirkan pengembalian Silpa ke dalam rekening daerah,\" jelasnya. Dari hasil rakor ini, banyak desa diketahui yang juga belum menyetorkan Silpa ke rekening daerah selain belum membayar pajak DD/ADD. \"Tahun ini beda dengan tahun sebelumnya. Jika tahun lalu, Silpa dikembalikan ke rekening desa. Tahun ini Silpa harus dikembalikan ke rekening daerah,\" jelasnya. Jika keduanya belum terpenuhi, maka secata otomatis LPPDes belum bisa direkonsiliasi oleh desa. \"Yang jelas, LPPDes belum memenuhi syarat dan tidak bisa disampaikan kepada daerah. Jika hal itu terjadi, maka konsekuensinya desa tidak bisa menyerap anggaran DD/ADD tahun 2021 ini,\" bebernya. Menyikapi fenomena yang ada, pihaknya mengaku akan melakukan monitoring langsung ke desa mulai tanggal 11 hingga 15 Janunari 2021 nanti. \"Kami akan chek realisasi pembangunan dari desa ke desa. Agar LPPDes ini bisa segera dilaporkan tepat waktu,\" tegasynya. (sfa)