Setuju, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019 Dibahas

• Ke Tingkat Selanjutnya

KEPAHIANG RU - Senin (20/7) kemarin, DPRD Kepahiang menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi atas Nota Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 yang sebelumnya dalam rapat paripurna yang digelar 17 Juli lalu, disampaikan Bupati Kepahiang, Dr. Hidayatullah Sjahid, MM, IPU. Juru bicara Fraksi Nasdem, Bambang Asnadi, dalam pandangan umum fraksinya memberikan apresiasi atas kinerja Pemkab Kepahiang yang telah meraih opini WTP dari BPK RI atas LKPD 2019. WTP yang telah diraih sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 4 tahun ini menurutnya hasil dari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang. \"Kami dari fraksi Nasdem mendorong saudara bupati untuk melanjutkan program pembangunan dan menyetujui raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dilanjutkan pembahasan pada tingkatkan selanjutnya,\" sampainya. Sementara itu, juru bicara Fraksi Golkar Gerakan Perjuangan Pembangunan Indonesia, Eko Guntoro,SH, juga mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang mempertahankan predikat WTP. Menurutnya, mempertahankan WTP ini tidak semudah meraihnya dan dirinya berharap semoga keberhasilan ini senantiasa menjadi motivasi untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntable. \"Melalui kesempatan ini juga, Fraksi Golkar Gerakan Perjuangan Pembangunan Indonesia menyarankan untuk dapat meningkatkan sarana penunjang penanganan Covid-19 baik ruang isolasi ataupun APD, mengingat akhir-akhir ini kasus positif Covid-19 menunjukkan kenaikan yang serius. Fraksi Golkar Gerakan Perjuangan Pembangunan Indonesia juga mengajak kita semua untuk mematuhi protokol kesehatan,\" ajaknya. Sementara itu, juru bicara Fraksi PKB yang disampaikan Hj. Dwi Pratiwi, juga memberikan apresiasi atas raihan WTP untuk LKPD 2019, walaupun demikian, fraksi PKB mendorong Pemkab Kepahiang untuk menyelesaikan rekomendasi yang sudah disampaikan agar predikat WTP dapat dipertahankan. Fraksi PKB juga menyarankan untuk pemanfaatan terminal Merigi secara maksimal serta peningkatan jalan Simpang Kota Bingin dan Lubuk Penyamun yang hingga saat ini belum terealisasi.\"Fraksi PKB menyatakan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 setuju untuk dibahas,\" pungkas Dwi. Hadir dalam rapat paripurna kemarin, Bupati Kepahiang, Dr. Hidayatullah Sjahid, MM, IPU, Sekda Kepahiang Zamzami Z, SE, MM, Kasdim 0409 RL Mayor Inf. Prabowo, Kabagren Polres Kepahiang Kompol H. Beni Rasyid, Mewakili Kejari Kepahiang, Zulsisfar, SH, Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang Herman, SH, Panitera Pengadilan Agama Saibu, S.Ag dan jajaran kepala OPD di lingkungan Pemkab Kepahiang. (cw2)