LAIS RU - Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai belum disertai dengan pengawasan ketat dari pemerintah. Hal tersebut sangat berpotensi menjadi lahan baru untuk dikorupsi. Praktisi hukum, Jecky Hariyanto, SH menilai jika pemerintah khususnya daerah, tidak segera memperhatikan hal tersebut, bisa jadu BUMDes hanya tampak kokoh dari luar, namun keropos didalam. Pengelolaan BUMDes hanya asal-asalan dan justru dimanfaatkan oleh oknum maupun kelompok tertentu. “Selama ini BUMDes hanya diawasai oleh tokoh masyarakat lokal, jelas pengawasannya lemah” katanya. Ia menyampaikan, BUMDes bermasalah hingga jalan ditempat jarang sekali mendapatkan perhatian. Padahal, lanjut dia, tak sedikit pula modal yang dicokong melalui dana desa untuk kegiatan BUMDes. Indikator lemahnya pengawasan inilah yang menjadi corong kerawanan, ditunggangi praktik penyimpangan. \"Selama ini memang pengawasan difokuskan terhadap dana desa. Padahal ada corong penyaluran dana desa yang sensitif yakni BUMDes. Saya kira jika diperiksa dan dievalusi secara total terhadap BUMDes bermasalah, besar kemungkinan terungkap adanya praktik penyimpangan,\" singkatnya. (**)
Asal Kelola, BUMDes Rawan Korupsi
Sabtu 11-07-2020,10:43 WIB
Editor : Redaksi
Kategori :