Akibat Covid-19, DAK Fisik Hangus

MUKOMUKO RU – Pemkab Mukomuko benar-benar harus gigit jari, akibat pandemi Covid-19. Pasalnya, Mukomuko harus kehilangan DAK Fisik hingga Rp 28,7 miliar lebih. Karena kebijakan pemerintah pusat, guna menyiapkan anggaran yang memadai selama menghadapi pandemi Covid-19. Mukomuko awalnya mendapatkan DAK Fisik sebanyak Rp 110,04 miliar. Namun terbaru, pagu untuk Mukomuko hanya Rp 81,3 miliar. Rincian pengurangan pagu DAK Fisik dari pusat itu, terdiri DAK Fisik Reguler awalnya Rp 65,2 miliar, menjadi hanya Rp 51,04 miliar. Berkurang sekitar Rp 14,1 miliar. Lalu DAK Fisik Penugasan, pagu awal Rp 44,8 miliar, sekarang menjadi hanya Rp 30,2 miliar, berkurang Rp 14,5 miliar. Dari data yang ada, untuk DAK Fisik Reguler yang 100 persen hilang, antara lain, DAK Bidang Air Minum Rp 1,42 miliar, Sanitasi Rp 400 juta, Perumahan dan Permukiman Rp 2 miliar. Sedangkan yang masih bersisa, yakni DAK Bidang Jalan dari awal Rp 18,5 miliar, menjadi hanya Rp 17,8 miliar. Berkurang sekitar Rp 738,6 juta. Kemudian DAK Bidang Pendidikan Sub Gedung Olahraga. Pagu awal Rp 12,8 miliar, namun kini tinggal Rp 3,2 miliar. Berkurang Rp 9,6 miliar. Dan DAK Bidang Sosial Rp 69,8 juta, hanya tersisa Rp 63,4 juta. Sedangkan untuk DAK Fisik Penugasan, seluruh item yang didapat awal tahun, kini dihapus oleh pusat. Yakni DAK Bidang Air Minum Rp 1,47 miliar, Sanitasi Rp 2,7 miliar, Irigasi Rp 1,7 miliar, Pertanian Rp 2,1 miliar, Pasar Rp 1,5 miliar, Kelautan dan Perikanan Rp 964,4 juta, dan DAK Bidang Pariwisata sebesar Rp 3,99 miliar. Sekda Kabupaten Mukomuko Drs. H. Marjohan tidak menampik hal tersebut. Hal ini dapat dimaklumi, karena sekarang pemerintah tengah berjibaku menghadapi Covid-19. Hal serupa juga tengah dihadapi Pemkab Mukomuko. Sehingga bukan kegiatan yang sudah dirancang anggarannya oleh pusat, tapi kebijakan serupa juga dilakukan Pemkab Mukomuko. “Kondisinya memang demikian, apa boleh buat. Kita harus bersiap dan sampai sekarang, kita masih bekerja keras untuk penyesuaian kondisi terkini,” katanya. Oleh karenanya, pada saat membahas anggaran, pihaknya melibatkan seluruh OPD agar kondisi ini diketahui seluruh OPD, supaya tidak ada permasalahan dikemudian hari. “Itu yang kita harapkan, jangan sampai ada masalah. Bukan saja soal alokasi dana yang hilang. Tapi juga soal penyediaan anggaran untuk penanganan Covid-19,” pungkasnya. (rel)