BENGKULU RU - Dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat, anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah, Dr. Ir. HM. Imron Rosyadi, M.Si menggelar reses. Reses masa sidang ke-I tahun sidang 2020 tersebut, digelar sejak Senin (10/2) hingga Jum\'at (14/2).
Selama pelaksanaan reses yang diikuti masyarakat dari Desa Rama Agung, Gunung Selan, Gunung Agung, Karang Anyar I dan Karang Anyar II, berbagai aspirasi berhasil diserap.
\"Mulai dari keluhan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), kondisi jalan provinsi, drainase dan bantuan ternak sapi. Semuanya kita tampung dulu dan nantinya, kita diperjuangkan,\" kata Imron Rosyadi.
- Sujono Serap Aspirasi di Dapil
SEMENTARA itu, anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah, H Sujono, SP, M.Si menggelar reses.
Berbagai aspirasi berhasil diserap Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam reses masa sidang ke-I tahun sidang 2020 tersebut.
Reses yang dimulai sejak Senin (10/2) hingga Jum\'at (14/2) tersebut, dilakukan di Desa Karya Pelita Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Desa Sidodadi Kecamatan Arma Jaya dan Desa Banyumas Lama Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.
Adapun aspirasi masyarakat diantaranya pengaspalan jalan desa dan peningkatan jalan produksi, tidak dinaikannya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, rehabilitasi saluran irigasi induk dan pembagian air irigasi, perbaikan drainase, penerangan jalan dan pemasaran produk yang dihasilkan masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga meminta diperjuangkannya kenaikan harga komoditi pertanian dan perkebunan seperti kelapa sawit dan karet, bantuan pada kelompok tani, bantuan pembangunan mesjid.
Kemudian masyarakat juga meminta dialokasikannya anggaran untuk PAUD yang bersumber dari Dana Desa (DD), termasuk honor untuk guru PAUD, serta pengadaan jaringan listrik sekitar 800 meter.
\"Berbagai aspirasi itu sudah kita jaring. Nantinya, bakal dipilah mana yang menjadi kewenangan Pemprov dan juga Pemkab.
Setelah itu barulah kita sampaikan, baik itu kepada Pemprov ataupun Pemkab, agar semua aspirasi bisa direalisasikan, sebagaimana yang diharapkan masyarakat,\" demikian Sujono. (tux)