Selang 2 Bulan Puluhan KPM PKH Mundur

ARGA MAKMUR RU - Pasca dikeluarkannya wacana penempelan stiker untuk warga yang menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bengkulu Utara, sepertinya memberikan dampak bagi penerima. Pasalnya, sejak Januari 2020, sudah ada sekitar 40 warga yang mengundurkan diri secara mandiri dan warga atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut rata-rata mengundurkan diri atas kesadarannya sendiri. Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Bengkulu Utara, Dedi Lesmana, M.Si mengatakan, teranyar sebanyak 24 KPM dari Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur yang telah melapor untuk mundur dan sudah menandatangani surat pernyataan. Sementara sisanya, berasal dari KPM di kecamatan lain di Bengkulu Utara dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah mengingat ini masih dipertengahan bulan Februari sedangkan data sendiri diinput per akhir bulan. \"Rata-rata KPM yang memilih mundur secara mandiri ini, karena kondisi mereka sudah cukup membaik dan mampu, serta timbulnya kesadaran untuk memberikan bantuan kepada yang lebih berhak jika dibandingkan dengan mereka,\" jelasnya. Namun untuk 24 KPM yang baru mengundurkan diri ini, menurut Dedi tetap akan menerima bansos PKH di pencairan tahap kedua ini, hal ini dikarenakan data mereka memang sudah masuk di final clossing pencairan tahap kedua, namun selanjutnya bantuan untuk mereka secara otomoatis akan dihentikan. \"Nantinya ke-24 KPM ini tetap akan mendapatkan PKH di tahap kedua, namun selanjutnya bantuan mereka akan dihentikan secara otomatis dari pusat,\" tambahnya. Sampai pencairan tahap kedua nanti, jumlah KPM yang akan menerima PKH sebanyak 14.811 KPM, sementara untuk target pengurangan jumlah KPM ini sendiri mengikuti target nasional yakni diangka 10 persen atau setidaknya Bengkulu Utara harus ada pengurangan KPM sebanyak 1.400 orang. Namun diakui Dedi, sampai saat ini, pihaknya bersama pendamping terus berupaya untuk mensosialisasikan mengenai rencana pengurangan ini dan sejauh ini masih dalam tahapan pengunduran diri secara mandiri dan menunggu kesadaran dari para KPM sendiri. \"Harapannya semua KPM yang sudah tergolong mampu dan tidak wajar untuk menerima bantuan ini bisa secara sadar untuk mengundurkan diri, namun kita juga tetap mengecek kondisi di lapangan untuk keakuratan data,\" tandas Dosen Unras ini. (mae)