Ngaku Kecewa, Kades Pasar Ketahun Walkout Dari Musrenbangcam

• Kades: Usulan Kami Tak Ada yang Diakomodir

KETAHUN RU - Rasa kecewa diluapkan oleh Kades Pasar Ketahun dalam agenda Musrenbangcam Ketahun, Rabu kemarin. Pantauan RU, kekecewaan itu diluapkan oleh Kades Pasar Ketahun, Jauhari, disela jalannya Musrenbangcam yang dipimpin langsung oleh Wabup BU, Arie Septi Adinata, SE, M.Ap. Dikatakan Jauhari, ia terpaksa meninggalkan dan tidak mengikuti forum Musrenbangcam lantaran kecewa karena beberapa item usulan yang dihasilkan dalam musyawarah tingkat desa tahun 2019, satu pun tak ada yang diakomodir atau direalisasikan oleh Pemkab BU pada TA 2020 ini. Seperti usulan pembangunan jalan lingkungan desa sebagai akses pendidikan, jalur evakuasi dan pengembangan permukiman, tak terakomodir. Padahal, lanjut Jauhari, selain berusaha melalui Musrenbangdes dan kecamatan, pembangunan jalan lingkungan itu juga diusulkan ke tiga OPD di jajaran Pemkab BU seperti Dinas Transmigrasi, Dinas Pendidikan hingga Dinas PUPR. Bahkan proposal yang disampaikan oleh Pemdes Pasar Ketahun ini, turut didukung oleh 11 Kades di Kecamatan Ketahun. Dari situlah, Juhari mengaku, tidak tau harus berbuat apa, untuk mengetuk hati pemerintah daerah dalam memikirkan dan merespon usulan maayarakat di desanya. \"Terus terang, saya tidak mengikuti dan memutuskan keluar dari Musrenbangcam karena kecewa. Satupun, usulan kita pada tahun lalu, tidak ada yang diakomodir. Terutama jalan lingkungan menuju SMK. Padahal kami sudah mengusulkan proposal ke tiga dinas dan didukung 11 Kades di Kecamatan Ketahun, sampai hari ini, belum ada yang direalisasikan,\" terangnya. Jauhari mengatakan, Desa Pasar Ketahun merupakan bagian dari desa penyangga atas keberadaan kawasan KTM Lagita sehingga Jauhari tidak sepakat. Jika minimnya pembangunan di desanya itu dikaitkan dengan keberadaan kawasan KTM Lagita. Selain itu, Jauhari menegaskan, keberadaan jalan lingkungan di desanya sangat membutuhkan perhatian pemerintah karena jalan tersebut menyokong kegiatan pendidikan SD, SMP hingga SMK bahkan juga menjadi jalur evakuasi ketika terjadi bencana dan sebagai akses untuk menjangkau kawasan pengembangan permukiman masyarakat. \"Desa terbebani dengan kondisi ini, bila perlu untuk di tahun selanjutnya, kita tiadakan musyawarah desa karena percuma saja. Masyarakat sudah memberi dukungan kepada pemerintah dengan merelakan tanahnya untuk akses jalan. Ternyata di balik dukungan masyarakat itu, tidak dibarengi dengan sambutan dari pemerintah,\" terangnya. Lebih jauh Jauhari menyambut positif rencana Wabup BU yang akan memperjuangkan usulan desanya melalui pembahasan APBD-P. Hanya saja, kata dia, jika pola pembangunan yang dijalankan oleh Pemkab BU masih seperti saat ini, ia pesimis bakal terealisasi. \"Ok kita tunggu APBD-P tapi sampai hari ini, kita tidak memegang jaminan apapun untuk memastikan, benar-benar terealisasi. Pada prinsipnya, hari ini kami pasrah dan menyerahkan semuanya kepada pemerintah. Mau dibangun syukur, kalau tidak ya kita kembalikan saja kepada masyarakat,\" demikian Jauhari. (sig)