Febri: Sisrut, Saya Pernah Ditahan dan Jadi Jaminan RS
Kamis 19-12-2019,10:02 WIB
Reporter : Redaksi
Editor : Redaksi
- Gubernur dan Bupati Harus Sikapi Sisrut
PUTRI HIJAU RU - Ketua Komisi I DPRD BU, Febri Yurdiman, SE, mengaku kecewa dengan penerapan Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrut) yang belakangan ini, dikeluhkan oleh masyarakat dan mengancam nyawa pasien gawat darurat.
Tidak hanya menanggapi keluhan masyarakat, politisi muda ini mengaku, pernah merasakan langsung ruwetnya proses rujukan pasien yang harus menganut Sisrut hingga dirinya harus menjadi jaminan dan ditahan oleh salahsatu Rumah Sakit (RS) di Bengkulu.
Lanjut Febri, tidak hanya dirinya yang pernah tertahan di sebuah RS gegara Sisrut ini. Beberapa perawat atau petugas kesehatan di Puskesmas pun, sempat mengalami nasib yang sama, agar pasien yang dalam keadaan darurat, segera ditangani.
\"Kita sangat kecewa, kalau sistem itu belum siap diadaptasi oleh daerah, jangan dipakai. Contohnya seperti Puskesmas Napal Putih, siapa yang berani jamin internet dan listrik di wilayah sana, akan stabil dan normal.
Putri Hijau yang sudah memiliki PLTD sendiri saja, dalam tempo dua menit, bisa hidup dan mati listriknya. Ini bukan kata orang, saya sendiri pernah jadi mengalami dan menjadi jaminan di salah satu RS akibat ruwetnya Sisrut ini.
Kita punya beban untuk membawa pasien yang sekarat agar segera tertangani,\" tegasnya dengan nada kesal.
Lebih jauh diungkapkan pemuda yang duduk sebagai wakil rakyat dari Dapil IV itu, mengingat aturan Sisrut berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Maka Febri mendesak Gubernur dan Bupati melalui perwakilannya, bisa menyampaikan keluhan ini kepada kementerian.
\"Gubernur melalui perwakilannya harus segera menyampaikan keluhan Sisrut ini ke pemerintah pusat. Karena taruhannya nyawa. Bupati juga memiliki beban tanggung jawab untuk mendorong evaluasi atau perbaikan terhadap sistem ini.
Mengingat banyaknya keluhan dan tantangan yang harus dihadapi masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan seperti yang dirasakan hari ini. Intinya, kalau daerah belum sanggup mengadopsinya, tak usah dipakai,\" demikian politisi Perindo ini. (sig)
Tags :
Kategori :