Desak Penyaluran Anggaran Rp 7,2 Miliar

ARGA MAKMUR RU - Mandeknya penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Bengkulu Utara (BU) yang memasuki bulan ketiga (Oktober-Desember 2019,red), terus mendapat sorotan. Pasalnya, diduga anggaran program konversi dari cash to cashless senilai Rp 7,2 miliar itu, tak kunjung disalur ke 22.022 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ketua Komisi I DPRD BU, Febri Yurdiman, SE menegaskan, program sosial itu sedianya dilaksanakan secara rutin perbulan. Pasalnya, kata dia, migrasi pengelolaan anggaran yang mutlak dilaksanakan Kementerian Sosial, semestinya makin memudahkan teknis pelaksanaan program. Berbeda ketika BPNT masih bernama Rastra yang dikelola Badan Urusan Logistik (Bulog). \"Alasan teknis, idealnya tidak terjadi. Karena program sosial semacam ini sudah terencana. Mulai sistem hingga anggarannya,\" kata Febri, kemarin. Dia juga mengaku prihatin, ketika bank yang digandeng program BPNT ini terkesan lambat mengantisipasi pelaksanaan program. Ini terkait lambatnya pendistribusian anggaran BPNT untuk 6.858 KPM non Program Keluarga Harapan (PKH). Namun begitu, politisi Perindo itu tetap menilai lumrah, ketika penundaan penyaluran program sosial itu, terkait dengan alasan geografis- teknis, seperti halnya untuk wilayah Enggano dan Lebong Tandai. \"Karena anggaran BNPT sendiri sudah disiapkan sejak awal tahun anggaran. Namun penundaan waktu penyaluran BPNT selama 3 bulan di penghujung tahun, tentu sangat memberikan kesan negatif. Apalagi, anggaran itu berada di bank,\" singgungnya. (bep)