Jokowi Terima Laporan 2.188 BUMDes Tidak Beroperasi

Presiden Jokowi mengaku mendapat laporan adanya 2.188 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak beroperasi. Sementara itu, ribuan lainnya, tidak bekerja optimal. Hal ini disampaikam Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai dana desa di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (11/12/2019). Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas meminta BUMDes direvitalisasi sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa. \"Saya mendapatkan laporan bahwa 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang beroperasi, tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa,\" ujar Jokowi. Dia juga meminta agar skala usaha BUMDes ditingkatkan dengan mulai melakukan kemitraan dengan sektor-sektor swasta besar. Dengan begitu, barang-barang produksi hasil dana desa bisa dipasarkan hingga ke nasional. \"Dan mulai dibuka channel distribusi, sehingga produk unggulan di desa bisa masuk ke marketplace, baik marketplace nasional maupun global marketplace,\" kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Jokowi ingin pemanfaatan dana desa di Januari 2020. Dia menekankan agar dana desa mulai dipriorotaskan untuk program-program padat karya yang dapat memberikan kesempatan kerja bagi warga desa yang menganggur. \"Utamakan program yang padat karya, dan berikan kesempatan kerja bagi mereka yang miskin, yang menganggur di desa dengan model cash for work,\" ucap Jokowi. Jokowi mengingatkan agar penggunaan dana desa mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif. Mulai dari, pengolahan pascapanen, industri-industri kecil yang ada di desa, budidaya perikanan, desa wisata, dan industrialisasi pedesaan. Menurut dia, penggerakkan sektor-sektor merupakan bagian dari penciptaan lapangan kerja secara besar-besaran. Adapun dana desa yang akan dialokasikan APBN 2020 sebesar Rp72 triliun, naik Rp2 triliun dari anggaran tahun sebelumnya yang hanya Rp70 triliun. \"Dengan jumlah yang makin meningkat, saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan kepada desa, terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakkan industri perdesaan serta mengurangi angka kemiskinan di desa,\" tutur dia. (net)