RAPBD 2020 BU Disetujui, Rasionalisasi “Hilang”

ARGA MAKMUR RU - Meski dalam rapat komisi pembahasan ditemukan anggaran janggal dan menuai kontroversi, namun melalui rapat paripurna penyampaian kata akhir fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Daerah (Raperda APBD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten BU menyetujui Raperda APBD ini menjadi APBD tahun 2020. Bahkan dalam hearing komisi sebelumnya, ada pemangkasan guna rasionalisasi anggaran. Dengan harapan output program kerja OPD benar-benar dapat dirasakan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat. Adapun anggaran yang sebelumnya dirasionalisasi di antaranya anggaran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dengan saving anggaran senilai kurang lebih Rp 400 juta dengan catatan berupa dimintanya rincian kejelasan volume perjalanan dinas. Selain itu kegiatan PKK di DPMD yang dirasionalisasi Rp 500 jutaan pun akhirnya dimentahkan kembali. Padahal, disampaikan Ketua Komisi I DPRD BU, Febri Yurdiman, SE, rasionalisasi ini dimaksudkan agar output setiap program menjadi efektif dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Sementara, kejanggalan anggaran tanpa payung hukum yang dirasionalisasi seperti, anggaran Bagian Sumber Daya Alam (SDA) di Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Bengkulu Utara pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 sebagai tahun politik itu akhirnya dihilangkan. Paripurna ini sendiri dipimpin langsung oleh Ketua DPRD BU Sonti Bakara SH, didampingi wakil Ketua I, Juhaili, S.IP dan Wakil Ketua II, Herliyanto H, SIP serta Bupati BU, Ir H Mian dan dihadiri oleh anggota DPRD BU, OPD, Forkopimda, Organisasi Wanita BU serta tamu undangan lainnya ini, kurang lebih ada Rp 3,5 miliar anggaran yang dirasionalisasi dikembalikan lagi di OPD terkait. Kepada awak media Ketua DPRD BU, Sonti Bakara, SH mengatakan dengan telah disahkannya APBD 2020 ini, semua program dapat dilakukan tepat waktu, terutama pembangunan fisik. Yang pelaksanaannya sendiri bisa dilaksanakan di awal tahun, mulai dari proses, lelang yang cukup memakan waktu dan pelaksanaan pekerjaan nantinya. Sonti berjanji akan melakukan pengawasan secara menyeluruh dan bertanggung jawab atas penyelenggaran anggaran yang telah disahkan oleh DPRD BU. \"Kami akan melakukan secara menyeluruh anggaran yang sudah disahkan. Baik itu pemanfaatan maupun output yang diperoleh masyarakat. Sejak triwulan pertama,\" demikian Sonti. (mae)