Soal HGU, Penolakan Masyarakat Jadi Acuan

• Tantawi: Pemerintah Jangan Ikut Bela Perusahaan

BENGKULU RU - Penolakan sejumlah masyarakat terhadap upaya perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) beberapa perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, harusnya menjadi acuan terutama bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara dan stake holder terkait lainnya. Ini disampaikan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Tantawi Dali, S.Sos, MM, Senin (18/11). \"Dengan penolakan itu, pasti ada permasalahan pada saat upaya perpanjangan HGU sebuah perusahaan diajukan. Karena tidak mungkin juga yang namanya masyarakat, secara tiba-tiba melakukan penolakan begitu saja, tanpa ada sesuatu hal yang melatarbelakanginya,\" ungkap anggota DPRD Provinsi dari Dapil Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah ini. Seharusnya, lanjut Tantawi, Pemkab ataupun stakeholder terkait, termasuk juga pihak perusahaan, mencari tahu terlebih dahulu akar masalahnya. \"Kemudian dikaji lagi pemecahannya karena tidak mungkin sebuah masalah itu tanpa solusi. Sebaliknya, jika permasalahan yang melatarbelakangi penolakan dibiarkan saja maka kedepannya, bakal terus berpolemik,\" kata Tantawi. Menurutnya, jika masalah ini terus muncul, walaupun perpanjangan HGU disetujui maka sudah barang tentu tidak sesuai dengan program Pemerintah Pusat dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Dimana Pak Jokowi, meminta agar polemik persoalan lahan seperti ini tidak lagi terjadi, terlebih yang mayoritas menjadi korban adalah masyarakat. \"Dalam masalah ini juga seharusnya perusahaan itu berkaca karena mayoritas penyebab terjadinya polemik soal lahan ataupun HGU karena kontribusi perusahaan pada masyarakat. Pemerintah yang adapun, jangan ikut-ikutan membela perusahaan, percuma saja nilai investasi di daerah itu besar tapi kehidupan masyarakatnya kian terpuruk. Dimana hati nurani kita untuk masyarakat,\" ujar Politisi NasDem ini. Ia menambahkan, karena permasalahan izin HGU ini muaranya tetap ke Pemprov, Iapun selaku wakil rakyat dari Dapil Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah bakal menyampaikannya pada Pemprov. \"Karena kita juga harus menyadari, saat ini cukup banyak masyarakat tidak memiliki lahan garapan lagi lantaran dimiliki perusahaan semuanya,\" demikian Tantawi. (tux)