Bengkulu Dipastikan Tak Ada Desa Fiktif

• Fitriansyah: Desa \"Hantu\" Tak Ada di BU

BENGKULU RU - Keberadaan desa fiktif sebagai penerima Dana Desa (DD), dipastikan tidak ada dalam wilayah Provinsi Bengkulu. Ini ditegaskan Kadis PMD Provinsi Bengkulu, HM. Syahroni, S.Sos, MM, Jum\'at (15/11). Menurutnya, di Provinsi Bengkulu terdapat 1.341 desa yang tersebar di 9 Kabupaten. \"Pasca keberadaan desa yang menjadi perhatian Pemerintah Pusat, lantaran berkaitan dengan DD kitapun sempat melakukan pengecekan data desa di Provinsi Bengkulu ini. Dari pengecekan itulah kita sangat yakin, jika di Provinsi kita tidak ada sama sekali yang namanya desa fiktif,\" ungkap Syahroni. Bahkan, lanjut Syahroni, dari total 1.341 desa yang ada di Provinsi Bengkulu ini, semuanya sudah teregistrasi dengan baik pada Kementerian di Pusat. \"Dari sana artinya seluruh desa yang ada di Provinsi kita ini memiliki Pemerintahan Desa, Masyarakat, termasuk wilayah. Memang sejauh ini ada beberapa desa masuk dalam kawasan hutan,\" kata Syahroni. Meskipun demikian, lanjut Syahroni, desa-desa yang dimaksud jauh lebih dulu ada, ketimbang penetapan status kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah. \"Namun desa-desa itu tetap teregistrasi. Dari sanakan artinya masyarakat sudah lama mendiami wilayah desa yang akhirnya ditetapkan menjadi kawasan hutan. Bahkan desa-desa itu tetap menerima DD,\" ujarnya. Lebih jauh dikatakannya, yang jelas 1.341 desa tersebut semuanya mendapatkan DD. Kalau memang desanya tidak teregister, pasti tidak ada pengalokasian DD untuk desa tersebut. \"Maka dari itu kita meyakini, di Provinsi kita sama sekali tidak ada desa yang namanya fiktif. Dalam artian semua desa memang ada, dan teregister,\" demikian Syahroni.

• Desa \"Hantu\" Tak Ada di BU

SEMENTARA ITU, fenomena desa \"hantu\" yang belakang terus disinggung Menteri Keuangan, Sri Mulyani, agaknya berimbas pada ploting dana desa tahun depan. Maklum, desa-desa fiktif itu, disinyalir menjadi proyek untuk meraup keuntungan, meski dengan membuat laporan pertanggungjawaban palsu. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkulu Utara (BU), H Fitriansyah, S.STP, MM, yang baru saja mengikuti rakor gelaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tak menyangkal kembali disinggungnya \"desa hantu\" oleh Sri Mulyani dalam pembukaan rakor yang dihadiri seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) seluruh Indonesia itu. \"Dalam rakor itu, juga menjadi wadah inventarisir permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah,\" kata Fitriansyah, kemarin. Soal keberadaan desa \'hantu\" atau desa yang secara administratif tak teregister sebagai desa definitif oleh pemerintah? Fitriansyah menegaskan di daerah ini, tak ada desa yang tengah menjadi obyek investigasi kementerian keuangan itu. Maklum, daerah ini sempat memiliki istilah desa persiapan. Dimana, desa yang teregister di pusat itu, sempat mendapatkan alokasi dana desa hingga kepala desa. Meski akhirnya keberadaannya pun tak berlanjut, pasca penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Fitriansyah pun menegaskan, sejak penerapan dana desa di 2015 lalu, daerah tidak pernah memasukkan nama-nama desa yang belum memiliki kode wilayah dan terdaftar sebagai desa definitif oleh pemerintah pusat. \"Dan total 215 desa yang menjadi sasaran pendistribusian anggaran dana desa, baik yang berasal dari APBN dan APBD, seluruhnya tercatat sebagai desa definitif,\" ungkapnya. Birokrat jebolan STPDN yang juga sempat menjabat Sekretaris Bappeda Provinsi Bengkulu itu, menegaskan secara administratif, tidak ada istilah desa persiapan. Meski secara wilayah dan jumlah penduduk, terbilang luas dan berpenduduk banyak, sebuah kawasan akan menjadi bagian dusun dalam sebuah desa. Dan kondisi itu, kata dia, sudah dilakukan sejak awal penyelenggaraan dana desa. \"Jadi kita yakin, tak ada desa fiktif di daerah ini,\" pungkasnya. (tux/bep)