Pemprov ke BPH Migas, Pastikan Kuota BBM Aman

• Juga Tepat Sasaran

BENGKULU RU - Dalam rangka memastikan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) aman dan dalam pendistribusiannya tepat sasaran pada tahun 2020 mendatang, Pemerintah Provinsi Bengkulu berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Jakarta. Koordinasi yang dimaksud, langsung dilakukan Wakil Gubernur Bengkulu, H. Dedy Ermansyah, SE. \"Koordinasi yang kita lakukan tidak lepas dari kuota BBM dan pendistribusiannya agar tepat sasaran, terutama pada tahun depan. Karena belajar dari tahun ini sama-sama kita lihat, jika antrian panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) masih kerap terjadi. Penyebabnya karena stok kosong, dan pendistribusian yang bisa dikatakan tidak merata,\" ujar Dedy. Selain itu, lanjutnya, dalam momen tersebut juga dikoordinasikan soal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Karena PBBKB yang dimaksud, merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). \"Kita berharap jangan sampai terjadi kebocoran lagi, sehingga dari sektor PBBKB ini benar-benar bisa mendongkrak PAD kita,\" ujar Dedy. Sementara itu, Ketua Komite BPH Migas, Sumiar Panjaitan menyampaikan, pihaknya mengapresiasi langkah Pemprov yang berkoordinasi dengan pihaknya, terutama terkait BBM. \"Tentu saja informasi yang kita terima, bisa dijadikan dasar atau landasan sekaligus evaluasi untuk kuota BBM dari masing-masing Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu,\" kata Sumiar. Lebih jauh dikatakannya, terkait PBBKB pihaknya berharap Pemprov jangan sampai dibohongi lagi para pelaku usaha. Komitmen untuk menjalankan MoU yang pernah ditandatangi, harusnya jadi celah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi. \"Terutama kontrol untuk PBBKB yang biasanya pelaku usaha menyatakan sudah bayar pajak di daerah lain. Padahal itu hanya akal-akalan saja,\" demikian Sumiar. (tux)