Dua Paket Proyek Pengaspalan Transmigrasi Diprotes

PINANG RAYA RU - Sedikitnya, dua paket pekerjaan proyek pembangunan jalan aspal yang bersumber dari Dinas Transmigrasi BU diprotes warga Desa Bukit Harapan (D4) Kecamatan Pinang Raya. Ini terjadi karena masyarakat Bukit Harapan menilai, proyek pengaspalan yang dilakukan Dinas Transmigrasi BU ke link jalan lingkar Puskesmas dengan volume kurang lebih sepanjang 1,3 Km dan link jalan eks PT Yamaha kurang lebih mencapai 1,5 Km, tidak memperhatikan azas manfaat. Salah seorang warga Bukit Harapan, Amar mengatakan, proyek pengaspalan yang dilakukan cenderung lebih panjang ke link jalan eks PT Yamaja yang lokasinya tidak menyentuh wilayah padat pemukiman tapi masuk ke wilayah perkebunan. Selain itu, Amar meragukan konsistensi pihak terkait dalam melaksanakan proyek yang tidak diketahui pasti berapa besar anggaranya itu. Mengingat proses titik nol yang semula diarahkan ke wilayah di luar permukiman, dipindahkan ke wilayah permukiman. Masih Amar, pengaspalan yang terkesan tumpang tindih dengan aset bangunan jalan rabat beton dari paket anggaran padat karya sedangkan masih banyak jalan yang kondisinya jauh lebih buruk dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Selain itu, Amar juga memastikan, di lokasi proyek pengerjaan juga tidak dilengkapi papan informasi kegiatan yang seharusnya bisa diakses oleh masyarakat dalam mengawasi setiap kegiatan proyek pemerintah. \"Kami berharap sebagian kegiatan bisa difokuskan ke wilayah permukiman masyarakat yang lebih mengutamakan azas manfaatnya. Kami sudah pernah mempertanyakan persoalan ini kepada desa tapi belum mendapatkan jawaban yang memuaskan,\" desaknya. Lebih jauh Amar menerangkan, pihaknya menilai, pengerjaan dua paket aspal itu diduga ada ketimpangan kualitas dan volume dibanding dengan proyek yang dilaksanakan pada desa lainnya. Padahal Amar mengungkapkan, sumber pendanaan beberapa paket jalan transmigrasi yang diberikan kepada beberapa desa di Kecamatan Pinang Raya dan Ketahun itu, sama-sama berasal dari Transmigrasi. \"Kami terpaksa protes karena sesuai dengan kapasitas kami sebagai masyarakat yang berperan dalam pengawasan kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Pada prinsipnya, kami tidak puas dengan proyek pengaspalan ini. Dinas terkait harus segera turun ke desa untuk memberikan keterangan langsung kepada masyarakat terkait kegiatan pembangunan yang terkesan mengabaikan azas manfaatnya ini,\" tandas Amar. Terpisah, Kades Bukit Harapan, Heru, membenarkan paket kegiatan pengaspalan yang bersumber dari Dinas Transmigrasi. Bahkan Heru tidak menampik soal ketidakpuasan masyarakat terhadap pembangunan pemerintah itu. \"Kami dari desa sudah memberikan penjelasan kepada masyarakat. Bahkan kami juga sudah mengirim surat kepada dinas terkait untuk menyampaikan keluhan masyarakat tapi belum ada respon. Kita bingung harus bagaimana lagi,\" terang Heru. Soal papan kegiatan proyek yang diduga tidak terpampang di lokasi, Heru membenarkan. \"Kegiatan proyeknya sudah berjalan., papan nama atau informasi proyek belum ada. Apakah sengaja tidak dipasang atau memang belum dipasang, saya kurang paham,\" demikian Kades.(sig)