Rp 54,4 M Dana APBN Digelontorkan ke MM

MUKOMUKO RU – Lebih dari Rp 54 miliar, dana APBN tahun anggaran 2019 dikucurkan ke Mukomuko. Dana tersebut, dalam bentuk kegiatan yang dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII. Terbagi ke dalam tujuh paket pekerjaan. Ini dibenarkan Sekdakab Mukomuko Drs. H. Marjohan, kemarin. “Pekerjaannya terbagi tiga bagian yang menangani pihak BWSS VII,” katanya. Diantaranya, pekerjaan khusus yang ditangani Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Sumatera VII, tersedia pagu anggaran Rp 48,44 miliar. Paket pekerjaannya terdiri dari, pembangunan jaringan irigasi tersier daerah irigasi (DI) Air Manjuto Rp 19,23 miliar. Dengan target pekerjaan sepanjang delapan kilometer. Lalu peningkatan Jaringan Irigasi Kiri DI Air Manjuto Rp 14,98 miliar, juga sepanjang delapan kilometer. Sedangkan untuk peningkatan Jaringan Irigasi Kanan DI Air Manjuto, dialokasikan Rp 14,23 miliar. Dengan target pekerjaan jaringan irigasi sepanjang 5,5 kilometer. Kemudian di SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Sumatera VII, dengan pagu Rp 4,49 miliar. Diantaranya untuk pembangunan pengendali banjir Air Payang dan Air Jerinjing Anak Air Sungai Selagan. Ditarget sepanjang 500 meter, dialokasikan dana Rp 4,39 miliar. Dan Rp 100 juta lagi untuk eskalasi pembangunan bangunan pengaman pantai Desa Pasar Ipuh. “Ditahun ini juga, kalau tidak salah, BWSS VII melaksanakan kegiatan penyusunan detail engineering design (DED). Data yang kita peroleh, itu penyusunan DED pembangunan kantong lumpur Bendung Air Manjuto Rp 776,6 juta. Dan juga penyusunan DED air tanah dengan pagu dana Rp 766,6 juta,” katanya. Selain melalui BWSS VII, dari APBN, juga dikucurkan dana untuk Mukomuko melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu. Pagu dananya sebesar Rp 1,87 miliar. Diperuntukkan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air (SDA) DI Air Manjuto. “Sesuai harapan Pak Bupati, agar semuanya itu bsia terlaksana. Bupati sangat tidak menginginkan paket-paket pekerjaan itu batal. Karen jika batal, Pemkab yang akan disalahkan masyarakat. Padahal ketika pekerjaannya tuntas, berhasil. Maka yang dipuji tidak lain pihak BWSS, Pemprov dan pemerintah pusat,” jelasnya. (rel)