Kades: Maaf, Istri Bupati Ir H Mian, Sekolahnya di Ketahun!

KETAHUN RU - Agenda Rakorcam tiga kecamatan yang berpusat di Kecamatan Ketahun menjadi momentum bagi Kades Pasar Ketahun, Jauhari, untuk menyampaikan keluhan, minimnya perhatian Pemkab BU terhadap pembangunan di desanya. Kepada Asisten I Setkab BU, Drs Edi Subroto yang mewakili Bupati BU pada acara Rakor tersebut. Jauhari membeberkan, setiap tahun ia bersama masyarakat telah melaksanakan agenda Musrenbangdes untuk menentukan prioritas pembangunan di desanya. Selanjutnya, prioritas hasil kesepakatan dalam Musrenbangdes itu, disepakati kembali dalam forum Kades di Kecamatan Ketahun untuk diusulkan dan disepakati menjadi prioritas pada Musrenbangcam tahun 2018 lalu. Faktanya, kata Jauhari, hingga awal tahun 2019 ini, usulan pembangunan jalan aspal menuju sekolah dan wilayah pengembangan desa di Pasar Ketahun itu, belum terealisasi. \"Usulan pengaspalan ini, sudah jadi prioritas tingkat kecamatan di tahun 2018 sampai sekarang belum tercover. Padahal, usulan ini didasari atas pertimbangan Pemdes untuk pengembangan wilayah atau permukiman penduduk yang jauh dari jangkauan sungai maupun laut. Dalam akses jalan itu, ada fasilitas pendidikan SD, SMP dan SMK. Kami warga Pasar Ketahun sedikit kecewa dengan bapak Bupati Ir H Mian. Terus apa gunanya dibuat prioritas dalam Musrenbangcam? Jika faktanya, tidak tercover. Padahal itu, mohon maaf, istri dari pada bapak Bupati BU, Ir H Mian, sekolahnya dulu di sana (Pasar Ketahun). Dari semasa dia sekolah SMP sampai sekarang, tidak ada perhatian dari Pemkab BU,\" beber Kades dengan nada kecewa. Menyikapi keluhan ini, Asisten II Setkab BU, Ir Untung Pramono, M.Sc, meminta kepada Pemdes Ketahun agar tak hentinya menyampaikan usulan. Akibat keterbatasan anggaran ini, Bupati menurut Asisten II, terus berusaha mencari celah anggaran, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, provinsi maupun pusat. \"Permasalahannya sama dengan yang dihadapi oleh Bupati. Bedanya, bapak wilayahnya hanya desa. Bupati lebih pusing lagi karena wilayahnya ada 215 desa dan 5 kelurahan. Tapi kita tetap berusaha karena semua usulan itu dari bawah. Semua itu disebabkan karena keterbatasan anggaran,\" terangnya.(sig)