Dewan Bakal Cek Penayangan Paket Dinas KPP

• Terkait Pelaksanaan Kegiatan Sistem PL

KEPAHIANG RU – DPRD Kabupaten Kepahiang mengkritik keras adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengambil kebijakan kalau seluruh paket kegiatan dilaksanakan sistem penunjukkan langsung (PL). Terlebih paket kegiatan tersebut bersumber dari APBD yang diberikan secara gelondongan. Dikatakan, Anggota DPRD Kepahiang, Edwar Samsi, S.Ip, MM, kalau mata kegiatan sejenis tetapi dipecah-pecah agar bisa diberlakukan penunjukan langsung tidak dibolehkan. \"Dan bila itu tetap dilakukan maka sarat KKN, kecuali kegiatannya berbeda. Kalau jenis kegiatannya sama untuk apa dipecah-pecah,\" tegas Edwar. Ia menilai, jika kegiatan bisa dibuat satu paket mengapa harus dilakukan pemecahan hingga menjadi beberapa kegiatan. Sebab, kegiatan satu paket akan mempermudah proses pengawasan, pengecekan dilapangan hingga adminstrasinya. \"Kalau bisa satu paket tentunya akan mempermudah pengawasan, mempermudah proses administrasi,\" imbuhnya. Ia juga menegaskan, akan melakukan pengecekan dokumen APBD untuk mengetahui pengajuan anggaran di Dinas Ketahanan Pangan Perikanan. Bisa saja pengajuan yang disampaikan dalam dokumen APBD berbeda dengan yang direalisasikan OPD terkait. \"Kalau di PL-kan semua, kita akan lihat didokumen APBD. Kemungkinan didokumen APBD tidak seperti itu,\" tegasnya. terpisah, Plt Kadis KPP, Rukismanto, S.Pi menjelaskan, pemilihan penunjukan langsung rekanan untuk 17 paket kegiatan di Dinas KPP karena sumber dana terbagi dua yakni dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta anggaran murni APBD Kabupaten Kepahiang. \"Karena memang anggarannya ada dari APBD dan dari DAK, jadi tidak bisa untuk dibuat lelang,\" terang Rukis. Sesuai dengan Paket kegiatan Dinas KPP, yang sudah tayang di SIRUP LKPP ada paket kegiatan pengadaan berulang yakni pengadaan percontohan Nila dikolam yang dibuat 3 paket dengan masing-masing anggaran Rp 91.000.000, Rp 199.850.000 dan Rp 59.150.000. (drv)